Jakarta, FORTUNE – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan digitalisasi berperan besar bagi sistem bernegara, seperti mengoptimalkann belanja negara terhadap produk dalam negeri (PDN). Oleh karena itu, pemerintah akan mengupayakan transformasi digital berskala besar.
Luhut menyebut, sistem digital yang terintegrasi ini akan mempertemukan kebutuhan para pemangku kepentingan dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Ini sebenarnya dampak dari Covid-19 yang memaksa untuk melahirkan inovasi-inovasi, meskipun banyak kekurangan pada mulanya,” ujarnya saat membuka kegiatan business matching tahap II, Senin (11/4).
Digitalisasi dinilai penting dalam mewujudkan komitmen PDN melalui e-katalog yang nantinya akan memberikan efisiensi di seluruh sektor, lapangan kerja tambahan, pengembangan teknologi, penambahan perolehan pajak, serta mendorong generasi muda lebih kreatif mendorong PDN.
“Nanti korupsi pun akan berkurang karena adanya transparansi,” katanya.
Business matching PDN tahap II sudah dimulai
Luhut mengapresiasi penyelenggaraan business matching tahap II, setelah penyelenggaraan Business Matching pertama di Bali sukses menggaet transaksi dan kontrak kerjasama dengan UMKM senilai Rp539 triliun.
"Saya harap temen- temen UMKM bisa memanfaatkan ini untuk menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Ayo kita kerja sama sebab ini akan menumbuhkan ekonomi kita," ucapnya seperti dikutip dari laman KemenkopUKM, Selasa (12/4).
Ia menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog. Namun, dengan komitmen yang kuat dan sinergi antar berbagai pihak, kekurangan itu bisa diperbaiki kedepan.
Kegiatan Business Matching tahap II akan diselenggarakan mulai 11 – 21 April 2022 di Gedung Smesco Exhibition Hall, dan akan dilanjutkan pada puncak acara tanggal 22 – 23 April 2022, di Jakarta Convention Center (JCC). Acara ini diikuti kurang lebih 400 UKM dari seluruh Indonesia.
Potensi komitmen pembelian produk dalam negeri
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menegaskan bahwa potensi pembelian PDN sangat besar, dengan belanja pemerintah yang mencapai Rp1.481 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun. Maka itu, kegiatan business matching ini menjadi upaya percepatan penyerapan produk dalam negeri dan UMKM oleh pemerintah.
“Di dalam UU Cipta Kerja pemerintah sudah mewajibkan 40 persen belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Daerah harus beli produk koperasi dan UKM,” kata Teten.
Selain itu, business matching dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah dengan potensi pengadaan barang/jasa dengan pelaku usaha selaku pemilik produk unggulan.
Sedangkan bagi kementerian/lembaga (K/L) serta Pemerintah daerah, acara ini bisa jadi pemacu untuk dapat lebih mandiri dalam pengadaan barang dan jasa.
Jangan ada lagi produk impor bila terpenuhi oleh PDN
Teten berharap, tidak lagi ada produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri. Menurutnya, produk dalam negeri Indonesia sangat berkualitas, sehingga bila dioptimalkan akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia memastikan, melalui program ini, lapangan kerja baru akan banyak bermunculan dan daya saing produk UMKM akan meningkat.
“Ada estimasi tambahan 2 juta tambahan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi akan naik, bisa 1,5 persen,” kata Teten. “Saya yakin dengan kebijakan afirmatif ini UMKM akan punya kesempatan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas produknya."