Jakarta, FORTUNE – Perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, buka suara terkait isu Suap pejabat yang menyeret perusahaan. SAP Indonesia mengatakan, sudah mengikuti semua arahan dan ketentuan yang diberlakukan secara global dari kantor pusat dengan bertanggung jawab.
Sumber SAP yang tidak mau disebutkan namanya, menegaskan bahwa kasus ini sudah terjadi lama (lima tahun lalu)–dan telah menemukan penyelesaian untuk menutup semua masalah kepatuhan yang diselidiki di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
Sedangkan terkait perkembangan isu di Indonesia, sumber dari SAP mengatakan bahwa semua pihak yang berkaitan dengan kasus suap ini sudah lama pisah dari perusahaan. “Perilaku masa lalu dari mantan pegawai dan mantan mitra tertentu tidak mencerminkan nilai-nilai SAP atau komitmen kami terhadap perilaku etis,” ujar sumber tersebut kepada Fortune Indonesia, Kamis (18/1).
SAP Indonesia menyambut baik kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh SAP. "Dengan Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat (AS), Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Otoritas Penuntut Nasional (NPA) Afrika Selatan terkait isu-isu seputar kasus kepatuhan yang sudah lama terjadi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia yang sesuai dengan U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) karena jangkauannya di luar negeri,” katanya.
Tindak lanjut perusahaan
Seiring bergulirnya isu ini beberapa waktu terakhir di Indonesia, SAP telah melakukan peningkatan yang signifikan terhadap program kepatuhan dan kontrol internal. Kebijakan ini bahkan sudah dilakukan selama beberapa waktu terakhir. “Bahkan, otoritas AS dan Afrika Selatan secara khusus menggarisbawahi remediasi SAP yang kuat, proses kontrol yang kokoh, dan peningkatan proses kepatuhan,” ujarnya.
SAP menyatakan siap bekerja sama dengan semua pihak berwenang dalam menyelesaikan polemik yang muncul sejak isu kepatuhan di Amerika Serikat dan Afrika Selatan merebak.
“SAP tidak mentolerir pelanggaran kepatuhan dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pelanggan dan mitra untuk fokus terhadap inovasi, keahlian, dan sumber daya dalam membantu transformasi bisnis dan mendorong inovasi dan kemakmuran di Indonesia dan seluruh wilayah di mana SAP beroperasi,” ujar narasumber tersebut.
Kasus suap yang jadi isu
DOJ mengungkap, pejabat pemerintah terseret dalam kasus korupsi internasional yang pernah dilakukan oknum SAP secara ilegal, pada kurun waktu 2015-2018. Hal ini dilakukan untuk memuluskan bisnis perusahaan perangkat lunak ini di Afrika Selatan dan Indonesia, yang bentuknya berupa uang tunai, sumbangan politik, transfer elektronik, dan beragam barang mewah.
DOJ menyebut, beberapa lembaga yang terlibat kasus ini antara lain adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomnikasi dan Informatika (BP3TI yang sekarang bernama BAKTI Kominfo). Atas kasus ini, SAP pun diminta membayar denda senilai US$220 juta atau sekitar Rp 3,43 triliun (kurs Rp15.625,37 per dolar AS).
