Jakarta, FORTUNE - Berdasarkan studi Mckinsey, dunia akan kehilangan PDB global US$1 triliun apabila masalah pemberdayaan perempuan tidak teratasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 turut mempengaruhi pemberdayaan perempuan.
“Tindakan yang diambil untuk mencapai perbaikan kesetaraan perempuan termasuk bidang pendidikan, kesehatan ibu, dan keuangan. Jika beban pekerja perempuan yang tidak dibayar ditekan, PDB secara global dapat meningkat secara signifikan hingga US$13 triliun pada 2023,” katanya dalam B20 Indonesia Women in Business Action Council (B20 WiBAC), Jumat (17/6).
Menkeu menyebut Indonesia mengalami kemajuan dalam mengurus kesetaraan gender satu dekade terakhir. Pemerintah melibatkan banyak perempuan sebagai tenaga kerja. Kesetaraan ini yang menjadi penting.
“Saat ini perempuan mendominasi angkatan kerja Indonesia sebesar 53,2 persen. Berdasarkan data BPS, 62 persen perempuan bekerja di sektor informal,” ujarnya.
Pemerataan inklusi keuangan perempuan
Menurut Sri Mulyani, inklusi keuangan di level Indonesia di level rendah, sehingga pemerintah harus mengatasi masalah tersebut. Pemerintah menyadari perlunya tindakan untuk meningkatkan kesetaraan perempuan, khususnya inklusi keuangan.
“Ini sebabnya pemerataan inklusi keuangan penting bukan hanya membidik peluang ekonomi, tapi juga untuk mengatasi kemiskinan. Pemerintah memiliki peran penting untuk mengatasi kemiskinan, apalagi Presiden Joko Widodo ingin tidak ada kemiskinan secara absolut di tahun 2024,” katanya, menambahkan.
Pemerintah, kata dia, terus mengeluarkan bantuan sosial untuk dapat mengatasi permasalahan keluarga, khususnya kepala keluarga yang dipimpin perempuan. Misalnya, perempuan yang berposisi sebagai kepala keluarga mendapat transfer dari pemerintah sebagai bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan tersebut menambah tingkat inklusi keuangan perempuan di Indonesia.
Di samping itu, dengan memfokuskan investasi pada edukasi, program Keluarga Berencana (KB), kesehatan ibu, inklusi digital dan finansial, menyelesaikan hak para pekerja, serta merawat masyarakat berusia lanjut.
"Ini menjadi tugas pemerintah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional," tuturnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 53 persen dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia merupakan wanita. Namun, mayoritas atau 62 persen dari tenaga kerja tersebut berada di sektor informal.
Meskipun demikian, tantangan itu tidaklah mudah. Oleh karena itu dia berharap, inklusi finansial akan mengakselerasi Indonesia mengurai masalah ini, khususnya bagi kaum wanita. "Karena bila kita berinvestasi pada wanita, kita berinvestasi pada masa depan bangsa," ucap Sri Mulyani.