Jakarta, FORTUNE - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat total investasi swasta ke sektor hiburan di Ibu Kota Nusantara telah mencapai Rp20 triliun atau hampir seperempat persen dari total pendanaan pembangunan untuk swasta. Komitmen investasi datang dari perusahaan dalam negeri maupun asing, salah satunya perusahaan properti Malaysia berupa pembangunan rumah susun atau rusun.
“Kalau yang dari swasta tadi sudah ada Rp20 triliun. Ini mainly play artinya entertainment, hotel, dan sebagainya termasuk ada ruang terbuka hijau,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Otorita IKN, Agung Wicaksono di sela ASEAN Investment Forum Day 2, di Jakarta, Minggu (3/9) dikutip dari laman Setkab.
Agung mengungkapkan, pihaknya telah menerima 270 minat investasi dari calon investor atau letter of intent (LOI) untuk IKN baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Terbanyak memang perusahaan nomor satu dari Indonesia, lebih dari setengahnya. Kemudian dari ASEAN, ada Singapura dan Malaysia. Yang lainnya, Jepang dan Korea,” ujarnya.
Khusus untuk investor ASEAN, Agung mengatakan saat ini sudah ada dua perusahaan properti yang telah berkomitmen membangun 20 tower rumah susun atau rusun di IKN. Dua perusahaan tersebut tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin untuk memulai pembangunan.
Otorita IKN sebelumnya mencatat, ada sejumlah perusahaan swasta akan membangun hunian dan rusun di IKN, di antaranya PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dengan investasi Rp1,67 triliun, Konsorsium Nusantara yang merupakan kerja sama China Construction First Group Corp.Ltd dengan PT Risjadson Brunsfield Nusantara Rp30,8 triliun. Berikutnya, Korea Land and Housing Corp dengan investasi Rp 8,65 trilliun.
Melalui investasi tersebut nantinya akan dibangun 184 tower hunian dengan kapasitas 14.500 orang yang rencananya akan selesai pada akhir 2024.
Selain hunian, Agung mengatakan, minat investasi juga menurutnya datang dari sektor energi. “Kalau Singapura itu yang mereka paling minat renewable energy (energi terbarukan), kemudian pengolahan waste,” ujarnya.
Kebutuhan pendanaan IKN
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tercantum kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp466 triliun yang dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun.
Pendanaan swasta yang didominasi oleh sektor swasta asal domestik tersebut pada utamanya masuk kepada zona 1A yang akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian.
“Kawasan 1 ini seperti sekitar istana, Monas, dan sebagainya. Ini kita fokus yang di situ dulu, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) ini arrange sekitar 6.000 hektare. Terus KIPP kita fokuskan lagi yang area 1A, ini baru yang 1A saja yang 2024 ini kita targetkan setelah itu masih banyak lagi,” ujarnya.
