Pabrikan EV Cina Desak Pemerintah Lakukan Aksi Balasan ke Uni Eropa

Pertemuan berlangsung tertutup di kantor pemerintah Cina.

Pabrikan EV Cina Desak Pemerintah Lakukan Aksi Balasan ke Uni Eropa
Ilustrasi mobil listrik (unsplash/@myenergi)
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Fortune Recap

  • Pertemuan berlangsung tertutup di Kementerian Perdagangan Cina.
  • Pemerintah diminta mengambil tindakan pencegahan yang tegas terkait tarif impor mobil bertenaga bensin dengan mesin berkapasitas besar.

Jakarta, FORTUNE - Produsen mobil listrik Cina telah mendesak pemerintah Beijing untuk menaikkan tarif impor mobil bertenaga bensin Eropa. Langkah ini merupakan aksi balasan atas pembatasan ekspor Kendaraan Listrik buatan Cina yang menerapkan tarif bea masuk maksimal 38 persen yang dilakukan oleh Uni Eropa

Hal tersebut terungkap dalam laporan surat kabar Global Times yang merupakan media milik pemerintah yang diterbitkan pada Rabu (19/6).

Laporan dari Reuters melansir bahwa pertemuan itu digelar secara tertutup pada Selasa (18/6). Berdasarkan sumber yang mengetahui langsung, pertemuan tersebut bertempat di Kementerian Perdagangan Cina di Beijing.

Pihak yang hadir adalah SAIC, BYD, BMW, Volkswagen dan Porsche. 

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Mercedes-Benz, Stellantis dan Renault. 

Tujuan utama agenda ini adalah untuk memberikan tekanan pada Eropa dan melakukan lobi terhadap tarif yang diumumkan Uni Eropa pekan lalu, yang bertujuan melindungi produsen otomotif Benua Biru dari persaingan Cina.

Berdasarkan sumber yang datang langsung dalam pertemuan itu, mereka meminta pemerintah untuk mengambil tindakan pencegahan yang tegas, dan menyarankan untuk menaikkan tarif sementara pada mobil berbahan bakar bensin dengan mesin berkapasitas besar.

Dengan adanya kejadian tersebut, Kementerian Perdagangan Cina tidak segera menanggapinya.

BMW, Volkswagen, Stellantis dan Renault pun menolak berkomentar.

Juru bicara Mercedes-Benz mengatakan kelompoknya mendukung rezim perdagangan liberal berdasarkan aturan WTO.

“Dengan latar belakang globalisasi dan saling kebergantungan ekonomi pada zaman kita, moto untuk menjamin kesejahteraan dan perdamaian adalah: dialog dan kerja sama yang konstruktif. Kami mengandalkan upaya para politisi untuk melanjutkan dialog ini,” ujarnya.

Melakukan penyelidikan anti-dumping produk Eropa

Sebagai respons kebijakan Uni Eropa, pemerintah Cina pada Senin (17/6) telah mengumumkan kebijakan balasan dengan melakukan penyidikan terhadap dugaan anti-dumping atas impor daging babi dari Eropa.

Tidak semua negara Uni Eropa menyambut kebiajakan itu. Jerman, khususnya, telah secara terbuka menyatakan kekhawatirannya mengenai balasan tersebut.  Mereka berharap ada titik temu sebelum tarif baru UE mulai berlaku pada Juli nanti.

Cina merupakan konsumen daging babi terbesar di dunia. Berdasarkan data bea cukai Cina, negara ini telah mengimpor produk daging babi hingga US$6 miliar pada 2023.

Lebih dari separuh impor berasal dari UE. Pembalasan Cina terhadap daging babi dapat merugikan perekonomian sejumlah negara seperti Belanda, Spanyol, dan Denmark.

Ekspor daging babi Jerman ke Cina mengalami tekanan setelah virus flu babi Afrika, penyakit mematikan bagi babi, ditemukan pada ternak babi di negara tersebut pada 2020.

Magazine

SEE MORE>
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024
The Big Bet
Edisi Mei 2024
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024

Most Popular

Harga Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Hari Ini, 21 November 2024
Siapa Pemilik Grab? Perusahaan Jasa Transportasi Terbesar
Terima Tawaran US$100 Juta Apple, Kemenperin Tetap Tagih Rp300 Miliar
Harga Saham GoTo Group (GOTO) Hari Ini, 21 November 2024
Tolak Wacana PPN 12 Persen, Indef Usulkan Alternatif yang Lebih Adil
Harga Saham GoTo Group (GOTO) Hari Ini, 22 November 2024