Jakarta, FORTUNE - Kementerian Tenaga Kerja Umum (MPT) Brasil melaporkan dugaan praktik perdagangan manusia terhadap pekerja yang terlibat dalam pembangunan pabrik otomotif BYD, perusahaan raksasa asal Cina.
Menurut laporan Reuters pada Jumat (27/12), proyek ini dikelola oleh BYD bersama Jinjiang Construction Brazil Ltd sebagai kontraktor utama, berlokasi di Camacari, negara bagian Bahia, Brasil Timur Laut. Pabrik ini direncanakan menjadi fasilitas produksi Mobil Listrik BYD terbesar di luar Asia, dengan kapasitas 150.000 unit kendaraan per tahun.
Otoritas tenaga kerja Brasil telah bertemu dengan perwakilan BYD dan Jinjiang. Dalam pertemuan tersebut, kedua perusahaan menyetujui penyediaan tempat tinggal sementara di hotel bagi 163 pekerja hingga kontrak mereka berakhir. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana kesepakatan ini tercapai.
Pada Senin (23/12), Jinjiang Construction menolak klaim bahwa kondisi kerja di proyek tersebut menyerupai perbudakan modern. Mereka menyebut pernyataan itu tidak berdasarkan fakta dan terjadi kesalahpahaman.
"Kami telah menandatangani surat bersama untuk mengungkapkan pandangan kami yang sebenarnya," kata Jinjiang melalui akun resmi Weibo.
BYD memutuskan kontrak dengan Jinjiang Construction
Menanggapi isu ini, BYD Auto do Brasil menyatakan bahwa pihaknya tidak menoleransi pelanggaran hukum atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. Perusahaan pun langsung memutus kerja sama dengan Jinjiang untuk sebagian pekerjaan di proyek Camacari. BYD juga menyatakan akan mempelajari langkah-langkah lebih lanjut yang sesuai dengan kondisi tersebut.
Dalam pernyataan resminya, BYD memastikan seluruh pekerja subkontraktor tidak akan dirugikan akibat keputusan ini. Perusahaan juga menyatakan hak-hak para pekerja tetap terlindungi. Sebagai langkah awal, BYD memutuskan untuk memindahkan seluruh pekerja ke hotel di sekitar wilayah proyek.
BYD Auto do Brasil telah melakukan peninjauan ulang terhadap kondisi kerja dan kehidupan seluruh karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan subkontraktor. Perusahaan juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak subkontraktor demi memastikan penyesuaian yang diperlukan dilakukan secara menyeluruh.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Rabu (25/12) menyatakan kedutaan besarnya di Brasil sedang bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memverifikasi dan menangani situasi ini. Namun, kementerian tersebut belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim perdagangan manusia hingga Jumat (27/12).
Otoritas Brasil menyatakan pertemuan lanjutan antara perusahaan-perusahaan terkait akan digelar pada 7 Januari 2025. Pertemuan ini bertujuan menyusun kesepakatan lebih lanjut dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
