Jakarta, FORTUNE - PT Pertamina (Persero) melaporkan realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi hingga Desember 2024.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan meskipun stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman, masih ada beberapa catatan penting terkait realisasi kuota penyaluran Public Service Obligation (PSO), seperti Pertalite, Solar, dan LPG subsidi.
“Pertalite dan Solar masih tersisa 2 persen di bawah kuota,” kata dia saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12).
Sedangkan untuk LPG subsidi, realisasi penyaluran mengalami kelebihan dari kuota yang sudah ditetapkan.
Sepanjang 2024, pemerintah telah menetapkan kuota penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berupa Pertalite (RON 90) sebesar 31,7 juta kiloliter (kl) dan Solar subsidi sebesar 19 juta kl pada 2024. Sementara itu, kuota LPG bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mencapai 8,03 juta metrik ton (mt).
Simon memastikan stok nasional untuk berbagai jenis BBM, seperti Pertalite, Pertamax, Solar, dan Dexlite, berada dalam kondisi cukup untuk menghadapi potensi kenaikan permintaan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Kondisi stok nasional kami berada di posisi aman. Misalnya, stok avtur dapat bertahan hingga 28 hari jika tidak ada pasokan tambahan. BBM lain, seperti Pertalite dan Solar, juga memiliki ketahanan 15 hingga 17 hari," kata Simon.
Edukasi untuk mengantisipasi kuota subsidi energi
Meski demikian, operasional distribusi terus berjalan setiap hari untuk memastikan pasokan tetap tersedia, terutama dengan proyeksi kenaikan permintaan sekitar 5 persen untuk bensin dan LPG selama Nataru.
Pertamina telah menyiagakan 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, 414 SPBUN, 55 SPBB, 6.478 Agen LPG, 754 SPBE dan 156 Agen Minyak Tanah untuk memastikan distribusi lancar dan aman.
Untuk menjaga efisiensi penggunaan BBM Subsidi, Simon menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat.
"Kami terus mengajak masyarakat, khususnya yang mampu secara ekonomi, untuk menggunakan BBM non-subsidi. Subsidi PSO (Public Service Obligation) ini harus lebih diutamakan untuk rakyat yang kurang mampu," katanya.
Upaya ini tidak hanya untuk menjaga kuota subsidi agar tidak jebol, tetapi juga sebagai langkah mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.