Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan pemerintah membuka opsi akan memberikan dana talangan (Bailout) untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dari status pailit.
Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita turut membenarkan bahwa ada kemungkinan pemberian dana bantuan serta insentif bagi Sritex dan industri tekstil secara keseluruhan.
Dalam hal ini, Kemenperin akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Skema bailout
Skema bailout berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perusahaan atau negara yang berpotensi mengalami krisis atau kegagalan. Bailout bertujuan untuk mencegah kegagalan sistemik, mengurangi dampak ekonomi yang merugikan, dan mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
Bailout dapat berupa pinjaman, obligasi, saham, atau uang tunai. Dana talangan ini biasanya diberikan kepada perusahaan atau industri yang berdampak langsung pada kekuatan ekonomi secara keseluruhan.
Meski demikian, bailout memiliki dampak ekonomi. Skema bailout memiliki implikasi yang signifikan bagi perekonomian suatu negara.
Dikutip dari HSB Investasi, dalam situasi krisis keuangan atau ketidakstabilan ekonomi, upaya untuk menyelamatkan institusi keuangan atau perusahaan yang mengalami kesulitan dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif.
Salah satu dampak positif dari skema bailout adalah mencegah terjadinya efek domino dalam sistem keuangan. Jika pemerintah tidak mengambil langkah untuk menyelamatkan institusi keuangan yang sedang kritis, risiko krisis keuangan akan menyebar ke institusi lain, sehingga memperburuk situasi secara keseluruhan.
Dengan memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan yang mengalami krisis, pemerintah dapat menghentikan efek domino dan mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
Bailout ekonomi juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan pasar dan mencegah kepanikan. Ketika perusahaan besar menghadapi kegagalan, hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran di pasar dan merusak kepercayaan investor.
Namun, dampak dari bailout ekonomi juga dapat menimbulkan berbagai kontroversi. Pertama, pemberian bailout dapat menciptakan moral hazard, yang mendorong perilaku berisiko tinggi di masa depan, karena perusahaan merasa akan diselamatkan oleh pemerintah jika mengalami kesulitan.
Ini dapat menyebabkan ketidakadilan di pasar dan mengurangi insentif bagi perusahaan untuk bertindak dengan hati-hati dan bertanggung jawab.
Selain itu, tindakan bailout juga dapat menimbulkan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Dana yang dialokasikan untuk menyelamatkan perusahaan yang mengalami krisis dapat mengurangi anggaran untuk sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
Contoh skema bailout
Amerika Serikat
Pada krisis keuangan global 2008, pemerintah AS memberikan bailout ekonomi kepada sejumlah bank besar yang terancam bangkrut. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah keruntuhan sistem keuangan AS dan mengurangi dampaknya terhadap perekonomian global.
Jepang
Jepang mengalami krisis ekonomi serius pada tahun 1990-an setelah pecahnya gelembung aset. Pemerintah Jepang memberikan bailout ekonomi kepada beberapa perusahaan besar untuk mencegah kegagalan dan menjaga stabilitas perekonomian negara.