Jakarta, FORTUNE - Empat BUMN Transportasi mengajukan penyertaan modal negara (PMN) dengan total Rp6,27 triliun pada APBN 2025.
Empat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, serta Perum DAMRI.
Dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (9/7), keempat BUMN tersebut memaparkan usulan PMN yang akan diajukan untuk 2025. Berikut perinciannya:
- PT KAI Rp1,8 Triliun
PT KAI mengajukan PMN Rp1,8 triliun untuk kebutuhan pengadaan sarana kereta rel listrik oleh anak usahanya, yakni PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
PMN tersebut dibutuhkan untuk menutup kekurangan belanja modal pengadaan KRL 2023-2027 dengan total Rp9,18 triliun, yang Rp3,7 triliunnya dipenuhi melalui porsi pinjaman perusahaan,
Dalam skenerio tanpa PMN, beban bunga yang ditanggung akan lebih besar untuk periode 2024-2028 lantaran penarikan pinjaman akan menambah beban bunga yang harus dibayarkan perseroan. Di samping itu, total liabilitas perseroan juga akan mengalami kenaikan sangat tinggi.
"Tingginya pinjaman baru tersebut berdampak pada turunnya tingkat kesehatan keuangan yang salah satunya terlihat pada peningkatan debt to equity ratio yang cukup signifikan," ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya.
- PT INKA Rp976 Miliar
PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mengajukan usulan PMN Rp976 miliar untuk pengembangan usaha melalui peningkatan kapasitas produksi dan kapabilitas produksi dalam pengembangan sarana perkeretaapian.
Direktur Utama INKA, Eko Purwanto, mengatakan PMN untuk pengembangan usaha tersebut akan difokuskan pada pabrik INKA di Banyuwangi, yakni sekitar 70 persen, dan sisanya untuk revitalisasi pabrik di Madiun.
Dengan suntikan modal tersebut, INKA menargetkan peningkatan kapasitas produksi bogie dari yang semula 300 carset per tahun menjadi 586 carset per tahun.
Selain itu, kecepatan waktu produksi kereta penggerak juga ditargetkan naik dari semula 24 bulan, menjadi 18 bulan karena komponen utamanya—yakni sistem propulsi—dapat diproduksi sendiri.
"Peningkatan kapasitas yang ada di PT INKA akan berdampak terhadap produk baik itu dari sisi kualitas maupun kecepatan penyediaan produk, sehingga impact-nya bisa meningkatkan TKDN sehingga bisa menumbuhan ekosistem penyuplai kebutuhan-kebutuhan PT KAI," kata Eko.
- PT Pelni Rp2,5 triliun
Direktur Utama PT Pelni (Persero), Tri Andayani, mengatakan perusahannya mengajukan PMN Rp2,5 triliun untuk mengadakan dua unit kapal baru. Pengadaan kapal tersebut penting lantaran saat ini 12 kapal, atau 46 persen dari total armada Pelni, telah melebihi batas usia teknisnya, yaitu 30 tahun.
Pengoperasian kapal tua dapat menimbulkan risiko keselamatan bagi ribuan penumpang dan berdampak pada inefisiensi pengoperasian kapal. Adapun dua kapal baru dari PMN tersebut akan menggantikan KM Tidar dan KM Tatamailau, yang pada tahun ini masing-masing berusia 37 dan 34 tahun.
“Selain dari PMN, sumber pendanaan [pengadaan kapal] juga berasal dari dana internal sebesar Rp0,5 triliun,” ujar Tri.
Di luar suntikan modal tersebut, Pelni juga mengusulkan penambahan PMN sebesar Rp3 triliun dari cadangan investasi pemerintah untuk pelunasan pengadaan 3 unit kapal baru pada 2024. Adapun uang muka pengadaan tiga unit kapal tersebut berasal dari tambahan PMN yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
Menurut Tri, PMN ini juga penting bagi perseroan karena Pelni tidak mampu membiayai investasi penggantian alat produksi secara mandiri sehingga kehadiran pemerintah diperlukan.
- Perum Damri Rp1 triliun
Direktur Utama Perum Damri, Setia N Milatia Moemin, mengatakan perusahannya mengusulkan PMN Rp1 triliun untuk meremajakan penyediaan bus listrik pada 2025.
PMN tersebut dibutuhkan dengan mempertimbangkan usia armada angkutan perintis yang rata-rata sudah lebih dari tujuh tahun, serta kualitas bus yang kurang baik karena kondisi medan lapangan yang lebih berat.
Rencananya, Damri akan melakukan peremajaan 384 bus diesel angkutan perintis senilai Rp490 miliar serta penyediaan 100 bus listrik senilai Rp510 miliar untuk angkutan perkotaan di Transjakarta.
"Ekuitas perusahaan belum mampu untuk berinvestasi dalam penggantian alat produksi bus untuk dua segmen ini," katanya, sembari menegaskan bahwa perusahaannya belum pernah menerima PMN tunai, sementara penyertaan modal yang disetor oleh pemerintah pada awal pembentukan Damri adalah Rp19,7 miliar dari transaksi yang melebihi Rp1 triliun.