Jakarta, FORTUNE - VP Pengembangan Energi PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), Julismi, mengatakan perusahaannya masih berkomitmen untuk mengambil alih pengelolaan PLTU Pelabuhan Ratu untuk mendukung program pemerintah dalam memensiundinikan (early retirement) pembangkit berbahan bakar batu bara.
Di samping itu, menurutnya, PLTU Pelabuhan Ratu milik PLN juga memiliki nilai tambah investasi karena dapat menyerap suplai batu bara dari Bukit Asam.
"Kami punya sistem supply chain cukup kuat, mulai dari mulut tambang sampai pelabuhan, dan itu adalah posisi terdekat Pelabuhan Ratu dari seluruh PLTU yang ditawarkan. Dan dengan demikian kita bisa memberikan nilai tambah kepada pelabuhan ratu itu sendiri," ujarnya dalam webinar DETalk - Menyambut Kemerdekaan ke 78 RI - Energi Nasional Terus Melaju untuk Indonesia Maju, Selasa (15/8).
Memang, lanjut Julismi, sejumlah investor kemungkinan memiliki pertimbangan berbeda jika diminta untuk mengakuisisi aset PLTU Pelabuhan Ratu. Namun, dengan jarak pengiriman batu bara yang lebih efisien, PTBA dapat melakukan efisiensi produksi yang berdampak pada rendahnya biaya pokok pembangkitatan (BPP).
"Dengan jarak yang dekat tentu biaya lebih murah dibandingkan investor lain yang tertarik (mengakuisisi PLTU Pelabuhan Ratu) di daerah Kalimantan ataupun yang dari daerah lain yang mereka akan menyuplai batu baranya ke Pelabuhan Ratu. Tentu itu yang disebut Pak Warsono (VP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN) tadi dipertimbangkan karena faktor fiskal," ujarnya.
"Bagi kami dari hampir semua aspek sebenarnya memberikan peluang untuk meng-invest sumber daya kami mengingat cadangan (batu bara) kita 3,3 miliar ton," katanya.
Pendanaan murah kunci kesuksesan pensiun dini PLTU
Ia menyatakan pendanaan murah seperti yang disediakan melalui JETP sangat penting untuk mensukseskan program pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu. Sebab, jika tidak ada pendanaan murah, pensiun dini akan berdampak pada tarif listrik yang nantinya dibeli oleh PLN.
Dengan mempersingkat umur pembangkit, maka investor menginginkan harga jual listrik yang lebih tinggi agar mereka dapat mencapai tingkat pengembalian investasi (IRR) yang sesuai.
"Tentu saja ada BPP yang harus dipertimbangkan dan beban fiskal. Jadi [PLTU Pelabuhan Ratu] sedang dalam proses dalam hal ini dan porsi kami adalah penawar tentunya bersedia atau tidak tergantung PLN dan pihak terkait," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, VP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono, mengatakan PLN pada prinsipnya mengikuti kebijakan dari pemerintah karena yang membuat peta jalan pemensiunan dini PLTU ialah Kementerian ESDM.
“Terkait dengan early retirement, sampai saat ini PLN masih dalam tahap melakukan kajian dan perhitungan bagaimana dampak-dampak secara teknis, ekonomi, dan sebagainya. Jadi, masih dalam kajian sampai sekarang,” katanya.