Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa harga mobil listrik masih relatif mahal dan sulit didorong untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi. Namun, ada alternatif lain yang dapat diandalkan yakni penggunaan teknologi catalytic converter (pengubah katalik) pada mobil berbahan bakar minyak (BBM).
"Pemerintah mendorong EV listrik dan dari sisi perpajakan sudah diharmonisasi, baik terkait PPnBM maupun perpajakan yang lain. Namun memang dari segi harga mobil elektrik lebih tinggi 30-40 persen dari mobil berbasis engine. Namun, yang kemarin disampaikan Bapak Presiden, paling penting itu ramah lingkungan atau emisi rendah," katanya dalam Kompas100 CEO Forum, Kamis (18/11).
Menurut Airlangga, teknologi pengubah katalik tersebut lebih murah ketimbang harga mobil listrik. Di samping itu, penerapannya pada sistem buangan kendaraan juga cukup sederhana dan telah diterapkan di sejumlah negara.
"Mobil diberikan semacam catalytic converter seperti Euro4 dan kebetulan teknologinya yang lebih sederhana dilakukan di negeri lain seperti di Korea itu exhaust disuntik dengan urea, sulfur sehingga NOx (oksida nitrogen)-nya ditangkap dan yang keluar adalah air," jelasnya.
Dengan demikian, mobil-mobil konvensional juga dapat memperoleh diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari pemerintah ketika dipasarkan. Pasalnya, insentif pajak tersebut saat ini berbasis pada emisi yang dihasilkan.
Ketentuan itu telah berlaku per 16 Oktober lalu melalui Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2019 tersebut. "Jadi basisnya yang dikeluarkan menteri keuangan adalah PPnBM berbasis emisi sehingga teknologi bukan sesuatu yang statis. Saya mengatakan teknologi berkembang dan ke depan akan terus berkembang," tuturnya.
Mobil Hidro
Selain teknologi pengubah katalik, alternatif lainnya adalah kendaraan berbahan bakar hidrogen yang tak hanya terbatas pada mobil melainkan juga truk hingga pesawat.
"Kebetulan hydrogen energy itu kita punya potensi. sekarang Korea impor hidrogen dari Australia berarti internal combustion engine (mesin pembakaran dalam) dengan teknologi ramah lingkungan ini terus berjalan.
"Hidrogen kita bisa lebih murah karena kita punya pembangkit listrik hidro (PLtA) yang ada di Kalimantan Utara. Nah hidrogen ini ada yang sifatnya blue ada yang green. Blue yang dihasilkan melalui hidro, yang hijau gas dan pabrik dibandingkan berbasis lpg. Tapi Dimethyl ether (DME) ada tantangan lagi mengenai investasi tambahan mengenai carbon capture dan storage," jelasnya.
Selain itu, upaya untuk menurunkan emisi di sektor transportasi juga telah didorong melalui penggunaan biodiesel. Sejak 2020 pemerintah mewajibkan implementasi campuran solar dan biodisel sebesar 30 persen di sejumlah sektor antara lain usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian dan pelayanan umum (public service obligation/PSO); teansportasi non-PSO; industri dan komersial, serta pembangkit listrik.
"Indonesia sudah menurunkan dari Diesel dari B30 sehingga ada tambahan sustainable daripada lingkungan," tandasnya.
