Jakarta, FORTUNE - Pengadilan Tinggi Hong Kong memerintahkan raksasa properti Cina melikuidasi utangnya yang mencapai lebih dari US$300 miliar atau sekitar Rp4.745 triliun (kurs Rp15.817 per US$).
Pada pengadilan yang digelar September dan Desember 2023, Evergrande mendapat kelonggaran waktu untuk menyusun proposal homologasi dan melakukan restrukturisasi utang dari para krediturnya.
Namun, kini pengadilan Hong Kong tidak lagi menyetujui perpanjangan waktu tersebut.
"Persidangan telah berlangsung selama satu setengah tahun, dan perusahaan masih belum dapat menyajikan proposal restrukturisasi yang konkret," kata Hakim Linda Chan dari Pengadilan Tinggi Hong Kong dalam putusannya, seperti dilaporkan oleh South China Morning Post. "Saatnya bagi pengadilan untuk mengatakan cukup sudah."
Perintah pengadilan Hong Kong yang diputus pada Senin (29/1) itu diperkirakan tidak akan berdampak langsung pada operasi Evergrande di daratan Cina. Namun, otoritas Cina yang berusaha untuk mengendalikan penurunan pasar saham dan mengakhiri krisis properti panjang di negara itu diperkirakan akan memberikan respons negatif.
Di Tiongkok, sektor properti diperkirakan menyumbang hingga sepertiga dari perekonomian. Masalah Evergrande yang terkatung-katung membuat ekonom menyalahkan sektor properti atas berlanjutnya ketidakpastian pemulihan ekonomi dan rendahnya kepercayaan konsumen di negara tersebut.
Bebankan saham properti
Evergrande pertama kali mengalami gagal bayar utang luar negerinya pada Desember 2021, yang memicu krisis likuiditas pada sektor properti. Hal tersebut mendorong beberapa pengembang lain untuk mengalami gagal bayar.
Telah bertahun-tahun Evergrande berusaha meyakinkan krediturnya untuk mendukung rencana restrukturisasi, tetapi penahanan beberapa eksekutif Evergrande, termasuk ketua dan pendirinya, Hui Ka Yan, mengacaukan negosiasi tersebut.
Pada Juni 2022, Top Shine, investor strategis di Evergrande, mengajukan petisi likuidasi atas kewajiban perusahaan tersebut.
Rencananya, likuidator sementara akan mengambil alih manajemen Evergrande dan menangani urusan yang melibatkan negosiasi perjanjian restrukturisasi utang. Namun, banyaknya proyek pengembang di daratan Cina—dan dioperasikan oleh unit-unit lokal—membuat likuidasi sulit dilakukan.
Sementara itu, kerja sama antara daratan Cina dan Hong Kong—yang memiliki sistem peradilan independen sendiri—cenderung tidak konsisten dalam menjalankan putusan hukum. Pekerjaan konstruksi dan aktivitas lainnya di daratan Cina kemungkinan akan terus berlanjut seiring berjalannya proses peradilan Evergrande.
Evergrande juga masih bisa mengajukan banding terhadap perintah likuidasi yang dijatuhkan pengadilan. Meski demikian, putusan tersebut membuat perdagangan saham Evergrande dihentikan setelah sahamnya—yang diperdagangkan di Hong Kong—turun lebih dari 20 persen menjadi hanya US$0,02.
