Jakarta, FORTUNE – Krisis iklim memicu urgensi untuk menerapkan prinsip keberlanjutan pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi dan bisnis. Dalam hal ini, ESG, akronim untuk lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola (governance) merupakan kaidah dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.
Menurut Komisi Brundtland, keberlanjutan merujuk pada pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
Keberlanjutan memiliki tiga pilar atau komponen: ekonomi, lingkungan dan sosial. Dalam istilah yang lebih umum, itu bisa berarti keuntungan, planet, dan manusia. Dengan begitu, keberlanjutan adalah soal bagaimana mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi sembari melindungi bumi dan manusia pada tiga elemen inti tersebut, demikian laman Binus.
Pada tataran ideal, prinsip ESG adalah refleksi mini dari tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDG’s). ESG meringkas 17 poin dalam rumusan SDG’s tersebut melalui tiga aspek.
Dengan dasar ESG ini, perusahaan mestinya menggulirkan inisiatif bisnis yang kelak akan berdampak positif bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Dalam istilah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ESG merupakan kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang mengedepankan soal berkelanjutan berdasar atas tiga hal tersebut. Dalam arti lain, segala bentuk aktivitas maupun pengambilan keputusan perusahaan dapat menerapkan secara penuh prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik.
Kaidah ESG
Sebagaimana disebut di awal, ESG terdiri dari soal lingkungan, sosial, dan tata kelola. Berikut penjelasan masing-masing kriteria ESG sebagaimana dilansir dari laman ESG Intelligence.
1. Lingkungan
Dalam kaidah ESG, kriteria lingkungan ini membahas sejumlah hal, mulai dari cara perusahaan dalam memanfaatkan energi, urusan limbah ataupun polusi, konservasi sumber daya alam, sampai perilaku terhadap flora dan fauna.
Kriteria ini mesti diterapkan oleh perusahaan agar terhindar dari risiko yang berkenaan dengan lingkungan. Selain itu, kriteria sama juga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atas cara perusahaan beroperasi.
Penggunaan energi yang lebih terbarukan, efisiensi sumber daya alam, manajemen limbah dan pembuangan merupakan beberapa implikasi nyata hasil dari praktik keberlanjutan perusahaan pada aspek lingkungan.
2. Sosial
Dalam ESG, aspek sosial merujuk pada hubungan perusahaan dengan pihak eksternal, seperti komunitas, masyarakat, pemasok, pembeli, media, dan entitas-entitas lain. yang memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung
Penerapan kaidah sosial ini akan mempengaruhi citra perusahaan. Karenanya, perusahaan mesti memahami pelbagi risiko yang terdapat dalam aspek sosial.
Menurut OJK, berikut sejumlah aspek dalam unsur sosial
- Pemilihan pemasok yang juga memiliki kebijakan dan praktik ESG;
- Keterlibatan organisasi dalam pembangunan komunitas baik dalam bentuk persentase laba dan/atau kerja sukarela para karyawan bagi komunitas;
- Kepastian lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan;
- Kepastian untuk mempertimbangan masukan dan harapan pemangku kepentingan terhadap organisasi.
3. Tata kelola
Kriteria tata kelola berfokus pada pengelolaan maupun manajemen dalam internal perusahaan. Nantinya, proses manajemen ini memiliki output berupa kebijakan perusahaan, standar, budaya, proses audit, dan kepatuhan.
Sebagai contoh, perusahaan mesti menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, legal, serta tidak melanggar hak etik.
Secara umum berikut unsur tata kelola, seperti dikutip dari OJK.
- Penggunaan metode akuntansi yang sesuai dengan standar yang diharuskan;
- Kesempatan bagi semua jajaran manajemen untuk terlibat dalam keputusan perusahaan
