Jakarta, FORTUNE - Data The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) pada tahun 2023 mencatat, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung di Indonesia mampu meningkatkan penyerapan produksi Baja dan dalam proses pembangunannya. Bahkan, IISA memperkirakan sampai tahap terakhir di tahun 2035 membutuhkan sekitar 9,5 juta ton baja.
Data IISIA juga merincikan asumsi kebutuhan baja per tahunnya, mulai dari tahap awal yang membutuhkan sekitar 500 hingga 700 ribu ton baja dan meningkat pada tahap pembangunan selanjutnya di atas satu juta ton.
Demi mendukung realisasi permintaan baja dalam pembangunan IKN tersebut, IISIA bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam proses pembangunan IKN tersebut.
Gapensi imbau Pemerintah berdayakan kontraktor lokal
Selain itu, IISIA juga mendorong pemerintah agar terus menggunakan baja yang diproduksi dalam negeri untuk mendukung pembangunan IKN, sehingga mampu memenuhi permintaan baja dalam negeri.
Di sisi lain, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) juga mengimbau pemerintah untuk melibatkan dan memberdayakan pengusaha kecil serta Kontraktor lokal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Mantan Badan Pimpinan Pusat (BPP) Gapensi periode 2019-2024 Iskandar Z Hartawi mengimbau pemerintah agar memberdayakan pengusaha-pengusaha kecil di IKN tersebut saat berbicara pada Musyawarah Nasional (Munas) XV yang diselenggarakan di Jakarta.
Sementara itu, Presiden Direktur PT NS BlueScope Indonesia Lucky Lee berharap semua konstruksi infrastruktur di IKN dibangun dengan menggunakan baja nasional berkualitas. “Semakin masif pembangunan IKN, semakin tinggi juga kebutuhan produk baja dan penunjangnya. BlueScope siap menjadi pemasok baja berkualitas untuk memenuhi kebutuhan baja proyek-proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur,” kata Lucky.
Seperti diketahui, investor lokal dan asing saat ini berlomba-lomba untuk bergabung dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sebagian besar investor berminat pada lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang menyediakan seperempat dari 6.000 hektar untuk pembangunan.
