Begini Jawaban Dirut Garuda Indonesia Soal Isu PHK Massal Karyawan

Jakarta, FORTUNE - Perusahaan maskapai penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Tbk dikabarkan melakukan aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan perusahaan.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menepis kabar tersebut. Dia mengatakan, belum memiliki agenda pertemuan khusus dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas hal tersebut. 

“Seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda  tentunya mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami kedepankan bersama karyawan,” kata Irfan melalui keterangan resmi yang diterima Fortune Indonesia, Rabu (2/2).

Irfan menegaskan bahwa Garuda terus mengoptimalkan segala upaya untuk pemulihan kinerja. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, pihaknya akan terus mengedepankan kepentingan para karyawan. “Selaras dengan rencana dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang,” tuturnya.

Irfan mengatakan bahwa hingga saat ini Garuda Indonesia masih fokus untuk mejalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini dilakukan demi mendapatkan kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha kepada para kreditur.

“Proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU,” ujar Irfan.

Dalam proses proses komunikasi yang terjalin intensif bersama para kreditur, Garuda mendapat tanggapan positif dari para kreditur. “Ini termasuk lessor pesawat, dalam proses negosiasi mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha,” kata Irfan.