Kepala LKPP: Baru 34,5% UMKM yang Terlibat PBJP

Jakarta, FORTUNE – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, menyampaikan bahwa baru 34,5 persen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) hingga akhir 2022. Padahal, Presiden menargetkan 40 persen UMKM yang bisa terlibat.

Potensi transaksi belanja yang tercatat di Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp410 trilun, 78 persennya merupakan Produk Dalam Negeri (PDN).

"Peningkatan yang terhitung spektakuler adalah pada produk tayang di katalog elektronik yang tercatat mencapai 2,4 juta produk di akhir tahun 2022, setelah sebelumnya hanya terdapat sekitar 52.000 produk di awal tahun 2022,” kata Hendi, Kamis (5/1).

Pemerintah menargetkan jumlah produk yang tayang di katalog elektronik bisa mencapai 5 juta produk sampai akhir 2023 nanti. Hal ini dilakukan dengan menambahkan beberapa pekerjaan konstruksi.

Guna mendukung UMKM dan Koperasi, Hendi mengungkapkan urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik untuk disahkan menjadi Undang-undang. “LKPP berupaya mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas produk dalam negeri,” katanya.

Urgensi penyusunan RUU ini mencakup dukungan pada proses pengambilan kebijakan berbasis data, menciptakan satu pasar nasional yang efisien dan efektif, serta memastikan peningkatan transparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola yang baik.

Selain itu, mendorong belanja pemerintah dan pengembangan industri dalam negeri, mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan pergeseran dari otomisasi menjadi digitalisasi.