BUSINESS

Starbucks Ancam Karyawan Masuk Kantor, Kalau Tidak Akan Dipecat

Pekerja dapat meminta pengecualian jika sakit.

Starbucks Ancam Karyawan Masuk Kantor, Kalau Tidak Akan DipecatKopi Starbucks
29 October 2024

Fortune Recap

  • Starbucks mengancam memecat karyawan yang tidak masuk kantor 3 hari dalam seminggu mulai Januari.
  • CEO Brian Niccol menegaskan bahwa bekerja di kantor adalah prioritas, meskipun bisa bekerja di mana pun.
  • Karyawan dapat meminta pengecualian dari kebijakan jika ada gangguan fisik, mental, sensorik, atau disabilitas lainnya.
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Starbucks Corp. mengumumkan kepada karyawannya bahwa mereka dapat dipecat jika tidak masuk kantor tiga hari dalam seminggu.

Laman Fortune melansir, Selasa (29/10), bahwa berdasarkan memo yang dikirimkan oleh salah satu divisi Starbucks, perusahaan mulai Januari akan meminta pertanggungjawaban kepada pekerja jika mereka tidak mematuhi kebijakan Kembali Ke Kantor. Konsekuensi jika tidak menaati kebijakan ini adalah pemecatan.

Pesan tersebut menandai peningkatan penegakan aturan kerja hibrida perusahaan kurang dari dua bulan sejak Brian Niccol menjabat sebagai CEO. Pada bulan lalu, ia memberitahukan para karyawannya untuk dapat bekerja di mana pun, tapi menurutnya tempat itu biasanya adalah kantor.

Starbucks mengatakan ekspektasinya terhadap pekerja hibrida tidak berubah dan bahwa liburan, cuti sakit, dan perjalanan bisnis tidak termasuk dalam perhitungan. Pekerja dapat meminta pengecualian dari mandat tersebut karena gangguan fisik, mental, sensorik, atau disabilitas lainnya. Kebijakan tersebut berlaku untuk sekitar 3.500 karyawan perusahaan, yang sebagian besar pekerja di tokonya.

"Kami terus mendukung para pemimpin kami dalam meminta pertanggungjawaban tim mereka terhadap kebijakan kerja hibrida yang berlaku," demikian pernyataan perusahaan. 

Related Topics

    © 2024 Fortune Media IP Limited. All rights reserved. Reproduction in whole or part without written permission is prohibited.