Channels

Telkom Jelaskan Soal GovTech Edu yang disebut Organisasi Bayangan

GovTech Edu telah lalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Shutterstock/ senengmotret

26 September 2022

Jakarta, FORTUNE - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menjelaskan ihwal GovTech Edu yang ramai diperbincangkan di media sosial dan disebut sebagai "shadow organization" di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Direktur Digital Bisnis Telkom Fajrin Rasyid mengatakan GovTech Edu merupakan sebuah unit independen yang dibentuk Telkom untuk menghadapi tantangan besar yang ingin diselesaikan oleh Kemendikbudristek.

Telkom dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menyediakan solusi digital secara menyeluruh (end to end), seperti desain dan pengembangan produk dan platform; membantu proses transformasi digital, pengawalan, hingga implementasinya.

"Hal ini Telkom lakukan dalam peranan sebagai penyedia terhadap pekerjaan pengembangan layanan platform digital pendidikan, yang tentunya telah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya kepada Fortune Indonesia.

Mengutip situs lpse.kemendikbud.go.id Telkom memang beberapa kali menjadi pemenang paket pengadaan tender dan non-tender untuk sejumlah platform di Kemendikbud.

Pada 2021, tercatat ada paket non tender Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Layanan Tata Kelola dan Peningkatan Kompetensi GTK Berbasis Layanan SIMPKB Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan.

Paket dengan tanggal pembuatan 4 Maret 2021 itu bernilai Rp16,41 miliar dan berada di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan.

Lalu ada penunjukan langsung Jasa Konsultan Platform Kesiapan Karir pada 16 Juli dengan nilai Rp11,87 miliar di bawah satuan kerja pusat data dan teknologi informasi Kemendikbudristek.

Sementara untuk paket pengadaan dengan tender, ada Jasa Konsultan pengembangan Platform Guru Profil dan Pengembangan Kompetensi dengan anggaran Rp17,18 miliar pada 15 Juli. Kemudian, ada paket Jasa Konsultan pengembangan Platform Sumber Daya Sekolah (SDS) dengan nilai paket Rp15 miliar di bulan yang sama.

Selanjutnya pada tahun 2022, terdapat paket non tender untuk Jasa Konsultansi Pengembangan Platform Pendidikan Berbasis Teknologi. Paket dengan nilai Rp36,44 miliar tersebut dibuat pada 3 Februari 2022 dan berada di bawah satuan kerja pusat data dan teknologi informasi Kemendikbudristek.

Ada pula paket non tender Pengembangan Platform Digital Pendidikan 2022 dengan nilai Rp25,24 miliar di bawah satuan kerja yang sama dengan tanggal pembuatan 27 April 2022.

Aplikasi yang dikembangkan

Fajrin juga menyebut sejumlah contoh hasil kolaborasi antara Telkom dengan Kemendikbudristek. Salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar yang membantu guru dalam mengajar sesuai kemampuan murid, mengakses materi pelatihan mandiri kapan pun dimana pun, membantu guru menginspirasi rekan sejawat dan terkoneksi ke banyak komunitas guru di seluruh Indonesia.

"Setelah 7 bulan platform ini dirilis, lebih dari 1,6 juta guru telah mengakses Platform Merdeka Mengajar. Dengan rating 4.8 pada Google play store dan 2,7 juta lebih total pengunjung aktif dari aplikasi dan juga website. Lebih dari 92 ribu konten telah tersedia di dalam platform," jelasnya.

Ke depannya, kata Fajrin, Telkom akan terus mendorong dan mendukung optimalisasi teknologi digital di berbagai aspek demi mendorong digitalisasi yang lebih baik.

Sebagai informasi, sebelumnya organisasi bayangan di Kemendikbudristek ramai diperbincangkan di media sosial Twitter menyusul unggahan video Mendikbudristek Nadiem Makarim di forum PBB oleh akun @Shamsiali2 di Twitter.

Dalam twit tersebut, pemilik akun mempertanyakan pernyataan Nadiem di dalam video yang menyebut adanya 400 product manager yang bekerja seperti "shadow organization" untuk pengembangan platform digital di Kemendikbudristek.

Dalam cuitannya, ia mengatakan : "Di Kementrian pendidikan ada shadow organization (organisasi bayangan) yang nampaknya menentukan segalanya. Apa organisasi itu? And who really the people in control? Kenapa harus ada organisasi shadow.. lalu Kementrian dan jajarannya jadi apa?"

Unggahan pada 22 September lalu itu telah di tweet ulang sebanyak 2.970 kali dan disukai hingga 9.190 kali. Ada pula 861 balasan atas unggahan tersebut, yang salah satunya menyebut bahwa shadow organization yang dimaksud mengacu pada tim GovTech Edu.