Industri Rokok Setop Serap Panen, Petani Tembakau Terancam Rugi Triliunan Rupiah
- Kemenperin: Industri tembakau enggan serap hasil panen petani karena penurunan produksi dan tingginya stok di gudang pabrikan.
- Kementerian optimistis industri akan kembali menyerap lebih banyak hasil panen petani dalam waktu dekat.
- Penghentian pembelian tembakau oleh perusahaan rokok besar memukul perekonomian petani, berpotensi mencapai Rp1,75 triliun.
Jakarta, FORTUNE– Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengonfirmasi bahwa industri pengolahan tembakau saat ini mengurangi penyerapan hasil panen dari petani. Alasan utamanya adalah penurunan produksi dan tingginya stok bahan baku di gudang pabrikan.
Situasi ini menjadi jawaban atas keluhan para petani di sentra produksi seperti Jawa Tengah, yang kini menghadapi ancaman kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah setelah sejumlah pabrik rokok besar menghentikan pembelian.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa data Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan adanya perubahan strategi dari sisi industri.
"Pembelian bahan baku petani tembakau berkurang karena industri mengurangi stok gudangnya dan memenuhi permintaan dari persediaan yang ada. Produksi cenderung turun, sehingga industri mengurangi pembelian terhadap petani," kata Febri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/6).
Meski begitu, Kemenperin optimistis kondisi ini bersifat sementara.
"Kami masih yakin industri tembakau ke depan akan bisa menyerap produk tembakau petani lebih banyak ketika pesanannya tetap naik dan stok gudangnya sudah mulai menipis," ujarnya.
Penjelasan ini datang setelah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyuarakan kondisi darurat yang dihadapi petani. Ketua Umum APTI, Agus Parmuji, mengungkapkan bahwa tiga raksasa industri—PT Gudang Garam, Djarum, dan Nojorono—telah menghentikan pembelian tembakau di Temanggung, Jawa Tengah.
Langkah ini, menurut Agus, memukul telak perekonomian petani di enam kabupaten di Jawa Tengah. Ia mencontohkan, Gudang Garam saja sebelumnya mampu menyerap 700.000 keranjang tembakau dari wilayah tersebut.
"Pada 2023, satu keranjang tembakau dibeli dengan harga rata-rata Rp2,5 juta. Jadi, potensi uang yang tidak beredar akibat penghentian pembelian ini mencapai Rp1,75 triliun," kata Agus dalam keterangannya pekan lalu, Senin (23/6).
Dampaknya, lanjut Agus, sangat luas. Mulai dari anjloknya pendapatan petani, hilangnya pekerjaan di desa, hingga kolapsnya usaha turunan seperti perajin keranjang tembakau.
"Ini bencana ekonomi bagi Temanggung dan daerah penghasil tembakau lain di Jawa Tengah," ujarnya.
Agus juga memperingatkan potensi dampak lanjutan terhadap penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025, di tengah maraknya peredaran rokok ilegal.
Kondisi ini menuntut adanya langkah strategis dari pemerintah menyeimbangkan kepentingan industri dan keberlangsungan hidup petani tembakau nasional.
