<DIV class="static-page">
				
					Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan
					kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi
					Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal
					Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia
					juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat,
					kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
				
				
					Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan
					pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara
					profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai
					Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik
					Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers,
					pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman
					Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:
				
				<ul class="first-ul decimal">
					<li>
						Ruang Lingkup
						
							Media Siber adalah segala bentuk media yang
							menggunakan wahana Internet dan melaksanakan
							kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan
							Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang
							ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (USER
							GENERATED Content) adalah segala isi yang dibuat dan
							atau dipublikasikan oleh pengguna media siber,
							antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video
							dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media
							siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau
							pemirsa, dan bentuk lain.
						
					</li>
					<li>
						Verifikasi dan keberimbangan berita
						<ul class="second-ul alpha">
							<li>
								Pada prinsipnya setiap berita harus melalui
								verifikasi.
							</li>
							<li>
								Berita yang dapat merugikan pihak lain
								memerlukan verifikasi pada berita yang sama
								untuk memenuhi prinsip akurasi dan
								keberimbangan.
							</li>
							<li>
								Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan,
								dengan syarat:
								<ul class="third-ul decimal">
									<li>
										Berita benar-benar mengandung
										kepentingan publik yang bersifat
										mendesak;
									</li>
									<li>
										Sumber berita yang pertama adalah sumber
										yang jelas disebutkan identitasnya,
										kredibel dan kompeten;
									</li>
									<li>
										Subyek berita yang harus dikonfirmasi
										tidak diketahui keberadaannya dan atau
										tidak dapat diwawancarai;
									</li>
									<li>
										Media memberikan penjelasan kepada
										pembaca bahwa berita tersebut masih
										memerlukan verifikasi lebih lanjut yang
										diupayakan dalam waktu secepatnya.
										Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari
										berita yang sama, di dalam kurung dan
										menggunakan huruf miring.
									</li>
								</ul>
							</li>
							<li>
								Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c),
								media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan
								setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi
								dicantumkan pada berita pemutakhiran (UPDATE)
								dengan tautan pada berita yang belum
								terverifikasi.
							</li>
						</ul>
					</li>
					<li>
						Isi Buatan Pengguna (USER GENERATED Content)
						<ul class="second-ul alpha">
							<li>
								Media siber wajib mencantumkan syarat dan
								ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang
								tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40
								tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik
								Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan
								jelas.
							</li>
							<li>
								Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk
								melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan
								proses LOG-IN terlebih dahulu untuk dapat
								mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan
								Pengguna. Ketentuan mengenai LOG-IN akan diatur
								lebih lanjut.
							</li>
							<li>
								Dalam registrasi tersebut, media siber
								mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis
								bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
								<ul class="third-ul decimal">
									<li>
										Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis
										dan cabul;
									</li>
									<li>
										Tidak memuat isi yang mengandung
										prasangka dan kebencian terkait dengan
										suku, agama, ras, dan antargolongan
										(SARA), serta menganjurkan tindakan
										kekerasan;
									</li>
									<li>
										Tidak memuat isi diskriminatif atas
										dasar perbedaan jenis kelamin dan
										bahasa, serta tidak merendahkan martabat
										orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa,
										atau cacat jasmani.
									</li>
								</ul>
							</li>
							<li>
								Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk
								mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang
								bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib
								menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan
								Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada
								butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan
								di tempat yang dengan mudah dapat diakses
								pengguna.
							</li>
							<li>
								Media siber wajib menyunting, menghapus, dan
								melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan
								Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan
								butir (c), sesegera mungkin secara proporsional
								selambat-lambatnya 2 X 24 jam setelah pengaduan
								diterima.
							</li>
							<li>
								Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada
								butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani
								tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan
								akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan
								pada butir (c).
							</li>
							<li>
								Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan
								Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil
								tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana
								tersebut pada butir (f).
							</li>
						</ul>
					</li>
					<li>
						Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
						<ul class="second-ul alpha">
							<li>
								Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada
								Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
								Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
							</li>
							<li>
								Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib
								ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi
								atau yang diberi hak jawab.
							</li>
							<li>
								Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab
								wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi,
								dan atau hak jawab tersebut.
							</li>
							<li>
								Bila suatu berita media siber tertentu
								disebarluaskan media siber lain, maka:
								<ul class="third-ul decimal">
									<li>
										Tanggung jawab media siber pembuat
										berita terbatas pada berita yang
										dipublikasikan di media siber tersebut
										atau media siber yang berada di bawah
										otoritas teknisnya;
									</li>
									<li>
										Koreksi berita yang dilakukan oleh
										sebuah media siber, juga harus dilakukan
										oleh media siber lain yang mengutip
										berita dari media siber yang dikoreksi
										itu;
									</li>
									<li>
										Media yang menyebarluaskan berita dari
										sebuah media siber dan tidak melakukan
										koreksi atas berita sesuai yang
										dilakukan oleh media siber pemilik dan
										atau pembuat berita tersebut,
										bertanggung jawab penuh atas semua
										akibat hukum dari berita yang tidak
										dikoreksinya itu.
									</li>
								</ul>
							</li>
							<li>
								Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber
								yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi
								sanksi hukum pidana denda paling banyak
								Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
							</li>
						</ul>
					</li>
					<li>
						Pencabutan Berita
						<ul class="second-ul alpha">
							<li>
								Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat
								dicabut karena alasan penyensoran dari pihak
								luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA,
								kesusilaan, masa depan anak, pengalaman
								traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan
								khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
							</li>
							<li>
								Media siber lain wajib mengikuti pencabutan
								kutipan berita dari media asal yang telah
								dicabut.
							</li>
							<li>
								Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan
								pencabutan dan diumumkan kepada publik.
							</li>
						</ul>
					</li>
					<li>
						Iklan
						<ul class="second-ul alpha">
							<li>
								Media siber wajib membedakan dengan tegas antara
								produk berita dan iklan.
							</li>
							<li>
								Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan
								dan atau isi berbayar wajib mencantumkan
								keterangan "advertorial", "iklan", "ads",
								"sponsored", atau kata lain yang menjelaskan
								bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
							</li>
						</ul>
					</li>
					<li>
						Hak Cipta
						
							Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana
							diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
							berlaku.
						
					</li>
					<li>
						Pencantuman Pedoman
						
							Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan
							Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
						
					</li>
					<li>
						Sengketa
						
							Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan
							Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan
							oleh Dewan Pers.
						
					</li>
				</ul>
			</DIV>

Cyber Guidelines Fortune Indonesia memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.