Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) menyebut keketuaan Indonesia di ASEAN menjadi modal kuat dalam menciptakan ASEAN Economic Community (AEC) pada 2025.
Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, mengatakan kepemimpinan Indonesia ini bisa menghasilkan aksi nyata mewujudkan perbaikan dan peningkatan ekonomi kawasan ASEAN, “Yang saling terkoneksi, inklusif, dan sejahtera pada 2025,” katanya dalam keterangan pers di Bali, Selasa (28/3).
Salah satu faktor yang bisa mendukung aksi nyata peningkatan ekonomi kawasan ASEAN adalah pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) pada 28-31 Maret 2023. Hal ini dikhususkan utamanya pada penguatan koordinasi kebijakan untuk mendukung pemulihan, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan stabilitas keuangan.
Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability
ASEAN dinilai BI perlu mempererat kerja sama dan mengambil langkah kolektif yang berkaitan dengan Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability, yang termasuk prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN.
“Bagaimana kita recover dan rebuilding ini lebih kepada konteks yang saat ini, soon kita recover kemudian juga bagaimana kita segera rebuild," katanya.
Sedangkan, dalam jangka menengah panjang untuk pencapaian target di 2025 pengembangan digital perlu terus dilakukan diikuti strategi ketiga untuk mendukung ekonomi berkelanjutan.
Tiga prioritas
Sebelumnya, Pertemuan tingkat Deputi Bank Sentral negara ASEAN (ACDM) sudah merumuskan tiga Priorities Economic Deliverables (PEDs) Indonesia, yakni:
- Pemanfaatan diversifikasi mata uang dengan eksplorasi transaksi mata uang lokal, atau Local Currency Transaction (LCT).
- Pengembangan Regional Payment Connectivity (RPC) dalam meningkatkan konektivitas pembayaran lintas batas dalam mendukung pertumbuhan yang inklusif. Dalam hal ini, perlu ada pengembangan sistem pembayaran dan digitalisasi dengan memajukan kerja sama konektivitas pembayaran untuk mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.
- Penguatan ketahanan keuangan makro melalui implementasi bauran kebijakan. ASEAN perlu memperkuat pemahaman tentang bauran kebijakan dan mendorong negara ASEAN untuk mengembangkan kerangka analitis yang sistematis untuk memperkuat antisipasi apabila terdapat guncangan.
