Jakarta, FORTUNE – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengungkapkan total anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah dikeluarkan pemerintah sepanjang 2020-2022 mencapai Rp1.645,45 triliun.
Adapun, rincian anggaran PEN yang diberikan sejak pandemi Covid-19 yakni Rp578,85 triliun pada 2020, Rp655,1 triliun di tahun 2021, dan anggaran PEN 2022 yang mencapai Rp414,5 triliun. “Anggaran ini merupakan bentuk kerja kita bersama dan kerja bersama kita,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional PCPEN, Kamis (26/1).
Sedangkan PEN yang tersalurkan setiap tahunnya, sejak 2020-2022 mencakup beberapa keperluan penanganan pandemi Covid-19, antara lain anggaran kesehatan, perlindungan sosial, proram prioritas, dukungan untuk UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.
Akuntabilitas
Suahasil juga menjelaskan, pemerintah terus mengupayakan akuntabilitas pengelolaan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) tetap terjaga, meski berada dalam situasi yang berat dan luar biasa sulit.
Program PCPEN, kata Suahasil, memang didesain fleksibel dan akuntabel agar lebih responsif dan antisipatif untuk penanganan Covid-19 serta akselerasi pemulihan ekonomi. “Tetap diaudit, tetap dipertanggungjawabkan, dan tetap dilaporkan,” katannya.
Dasar pertumbuhan ekonomi
Kucuran dana PEN jadi dasar perekonomian Indonesia, sehingga bisa tumbuh dengan baik. “Ketika kita ada di ‘jurang’, bisa ditahan oleh PEN untuk tidak turun terlalu dalam, dan kemudian kita naikkan lagi pertumbuhannya,” katanya.
Selain menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,72 persen di kuartal III/2022 dan diprediksi mencapai 5,3 persen pada keseluruhan tahun 2022, PEN juga berhasil menurunkan pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di tahun 2020.
Enam pembelajaran
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan enam hal yang jadi pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Pertama adalah penerapan kebijakan gas dan rem untuk menyeimbangkan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, yang terbukti optimal dalam menghadapi pandemi. “Ini langkah yang diambil tentu berani ambil risiko namun terukur,” ujarnya.
Berikutnya, penganggaran yang fleksibel dan akuntabel untuk mengantisipasi kondisi darurat di tengah ketidakpastian. Ketiga terkait ketersediaan data dan kualitas yang ternyata sangat penting dalam perumusan kebijakan.
“Keempat, koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan rapat yang hampir seminggu sekali dan kebijakan yang dikalibrasi setiap dua minggu selama tiga tahun,” kata Menko Airlangga.
Kelima, pemanfaatan teknologi digital dalam menghadapi berbagai pembatasan dan mempermudah pelayanan, seperti aplikasi PeduliLindungi. “Keenam, pandemi melahirkan inovasi antara lain vaksin merah putih yang menghasilkan saat sekarang Inavac dan IndoVac yang sekarang dapat digunakan di dalam negeri,” ujar Airlangga.
