Jakarta, FORTUNE - Perkembangan fintech kian pesat didorong dengan besarnya jumlah populasi usia produktif dan berpenghasilan besar. Fakta ini diungkap dalam edisi terbaru East Ventures - Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023. Perpaduan antara inovasi keuangan dan edukasi telah mengubah sektor ekonomi dan memberdayakan masyarakat lebih luas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dalam laporan EV-DCI 2023 mengatakan ada tiga pendorong utama pertumbuhan fintech, yakni perpaduan antara nilai transaksi, literasi, dan inklusi keuangan.
“Literasi keuangan mengenai fintech dan pinjaman online diperlukan untuk mendorong literasi masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat mencegah terjadinya gagal bayar secara tiba-tiba,” katanya.
Dengan menjamurnya platform fintech untuk berbagai kebutuhan saat ini, laporan EV-DCI 2023 melihat lebih dekat lima provinsi dengan literasi keuangan tertinggi dan upaya pemerintah dalam mendukung perkembangannya.
Riau
EV-DCI 2023 menunjukkan bahwa daya saing digital Riau berada di peringkat ke-21 di antara 38 provinsi. Namun, provinsi ini menorehkan skor yang luar biasa dengan memiliki indeks literasi keuangan tertinggi yaitu 67,27 persen, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022.
Riau didukung oleh pilar Infrastruktur yang kuat, dengan lebih banyak desa yang memiliki konektivitas internet yang kuat. Uniknya, pilar Keuangan justru mengalami penurunan. Namun, tingkat literasi keuangan yang mencapai 67,27persen, menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang jumlah penduduknya lebih besar. Tingkat literasi Riau juga jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang hanya 49,68 persen.
Untuk meningkatkan literasi keuangan, OJK setempat telah meluncurkan berbagai program edukasi keuangan. Sebagai contoh, mereka berkolaborasi dengan pemerintah mengadakan kegiatan Training of Trainers (ToT) bagi guru-guru ekonomi SMA di Riau yang terpilih dari 100 sekolah pada tahun 2017. Yang terbaru adalah meluncurkan program Literasi dan Edukasi Keuangan untuk Perempuan Aisyiyah di Riau. Program ini melibatkan lebih dari 150 peserta dan diikuti dengan penandatangan komitmen bersama untuk meluncurkan Literasi dan Edukasi Pasar Modal kepada 1.000 perempuan Riau.
Nusa Tenggara Barat
Hanya satu peringkat di bawah Riau, daya saing digital Nusa Tenggara Barat berada di posisi ke-22 tahun ini, dengan indeks literasi keuangan sebesar 65,45 persen. Laporan EV-DCI 2023 menunjukkan bahwa pilar Keuangan meningkat, begitu pula dengan adopsi e-wallet.
Kepala OJK cabang Nusa Tenggara Barat juga mengungkapkan bahwa peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh gencarna sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan di tengah pembatasan Covid-19.
Edukasi masyarakat secara online dan offline juga dilakukan dengan mengikuti protokol Covud-19. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, menjadi lebih mudah diakses. Layanan mereka tidak lagi terpusat di kota, tetapi sudah menjangkau kecamatan dan desa.
Kepulauan Bangka Belitung
Naik 12 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, daya saing digital Kepulauan Bangka Belitung berada di posisi ke-17 dalam EV-DCI tahun ini. Pilar Infrastruktur menyumbang skor terbesar, didukung oleh peningkatan ‘Rasio Desa dengan Sinyal Kuat dan Sangat Kuat’. Dengan infrastruktur yang lebih baik, masyarakat dapat mengakses informasi dan edukasi mengenai produk keuangan secara mudah.
Dengan tingkat literasi keuangan sebesar 62,34 persen, OJK Kepulauan Bangka Belitung bersinergi dengan pemerintah melalui percepatan akses terhadap belanja daerah, edukasi, dan praktik layanan keuangan. Beberapa lembaga keuangan juga memprakarsai program-program untuk meningkatkan literasi keuangan di provinsi ini.
Sebagai contoh, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, Bank Central Asia (BCA), meluncurkan program regional 2022 yang disebut ‘Gerakan Bangga Buatan Indonesia,’ – yang dikemas dengan berbagai kegiatan seperti pop-up market, kompetisi mural, talkshow literasi keuangan, dan lain-lain. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bangka Belitung.
Selain itu, Galeri Investasi Digital (GID) Bursa Efek Indonesia (BEI) diluncurkan di Kepulauan Bangka Belitung untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pasar modal dan investasi bursa.
Kalimantan Utara
Didukung oleh penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tinggi, daya saing digital Kalimantan Utara berada di peringkat ke-23 dalam EV-DCI 2023. Laporan OJK juga menunjukkan bahwa literasi keuangannya mencapai 58,70 persen. Menariknya, Kalimantan Utara mendorong para siswa tentang pentingnya menabung secara antusias.
Pemerintah daerah dan OJK berkolaborasi dalam meluncurkan program KEJAR pada Desember 2022, yang juga mendukung gerakan ‘Satu Rekening Satu Pelajar.’ Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan provinsi di unit-unit pendidikan melalui budaya menabung bagi siswa sekolah.
Bali
Meskipun berada di posisi ke-7 dalam EV-DCI 2023, daya saing digital tertinggi di antara lima negara lainnya, literasi keuangan Bali berada di posisi ke-5. Pandemi COVID-19 telah mengguncang Bali, dan menurunkan pilar Ekonomi Bali secara menyeluruh, dan masih belum pulih sepenuhnya hingga saat ini.
Meski demikian, literasi keuangannya yang sebesar 57,66 persen patut diacungi jempol. Pemerintah daerah dan OJK telah memprakarsai program-program provinsi untuk meningkatkan literasi keuangan. Salah satunya adalah edukasi literasi keuangan kepada para penyandang disabilitas, anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat di Desa Bengkala, Kabupaten Buleleng, melalui kegiatan ‘OJK Ngiring ke Banjar.’ Baru-baru ini, OJK juga meluncurkan Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) OJK Championship Tahun 2023 (LOC 2023), untuk meningkatkan literasi keuangan para siswa SMA di Bali.
Selain itu, Bali memiliki antusiasme yang tinggi untuk menjadi pusat komunitas digital di Indonesia dan menciptakan peluang kerja bagi para pelaku ekonomi kreatif.
Menyeimbangkan antara literasi dan inklusi keuangan
Meskipun angka literasi keuangan di lima provinsi ini cukup tinggi, masih ada kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkannya dengan inklusi keuangan. Literasi keuangan saja tidak dapat memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses alat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan.
Semakin baik inklusi keuangan, semakin banyak kesenjangan yang dijembatani. Menggabungkan inklusi dan literasi keuangan dapat membantu masyarakat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan memperluas peluang bagi masyarakat yang belum memperoleh layanan keuangan.
Dalam menyeimbangkan antara literasi dan inklusi keuangan, para pelaku usaha juga berperan penting sebagai katalisator. Dengan memahami kebutuhan dan tantangan unik di berbagai provinsi, pelaku usaha dapat menyesuaikan produk dan layanan mereka agar lebih inklusif dan mudah diakses. Lebih jauh lagi, pemerataan ekonomi dan memberi keadilan digital dapat terwujud dengan kolaborasi pemangku kepentingan, yakni pemerintah, bisnis, dan masyarakat.
