Daftar Pinjol yang Ditutup OJK Selama 2024

Pinjol yang ditutup OJK izinnya sudah dicabut.

Daftar Pinjol yang Ditutup OJK Selama 2024
ShutterStock/Farzand01
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Daftar Pinjol yang ditutup OJK selama 2024 perlu diketahui di tengah maraknnya pinjaman online (pinjol) di Indonesia yang makin berkembang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten memberikan informasi terbaru mengenai daftar platform pinjaman online (pinjol) atau fintech peer-to-peer (P2P) yang legal.

Sampai dengan 12 Juli 2024, tercatat ada 98 platform pinjol legal yang telah mendapatkan izin dari OJK. Daftar pinjol legal ini dipublikasikan oleh OJK untuk membantu masyarakat menghindari pinjol ilegal.

Selain itu, OJK juga rutin menutup platform pinjol yang dianggap melanggar peraturan. Hingga semester I tahun 2024, OJK telah menutup tiga platform pinjol. Berikut pinjol yang ditutup OJK selama 2024.

3 pinjol yang ditutup OJK selama 2024

1. PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund)

OJK telah mencabut izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia (Tanifund) melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 pada 3 Mei 2024. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, menyatakan bahwa pencabutan ini dilakukan karena Tanifund tidak memenuhi persyaratan ekuitas minimum dan tidak mengikuti rekomendasi pengawasan OJK.

"OJK telah melakukan berbagai langkah pengawasan dan memberikan sanksi administratif secara bertahap hingga Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU)," ujar Aman keterangan resmi, dikutip Kamis (1/8).

Aman menjelaskan bahwa OJK sebelumnya telah berkomunikasi intensif dengan pengurus dan pemegang saham Tanifund untuk memastikan penyelesaian masalah. Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, pengurus dan pemegang saham belum berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, izin usaha Tanifund dicabut.

2. PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas)

OJK mencabut izin usaha PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 pada 3 Juli 2024. Pencabutan izin usaha Jembatan Emas dilakukan karena platform pinjol tersebut mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Langkah OJK ini dan pemenuhan jumlah direksi. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, OJK tetap akan memantau kewajiban Jembatan Emas. Dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk pelindungan konsumen dan pihak terkait lainnya, Jembatan Emas wajib melakukan likuidasi dan menyediakan narahubung untuk Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat," kata Aman.

3. PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala)

OJK mencabut izin usaha PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala) melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 pada 5 Juli 2024.

Pencabutan izin usaha ini dilakukan karena Dhanapala mengajukan permohonan pengembalian izin sebagai Penyelenggara LPBBTI. Langkah ini merupakan strategi pemegang saham untuk memusatkan kegiatan usaha LPBBTI pada satu entitas. Saat ini, grup pemegang saham PT Semangat Gotong Royong memiliki dua entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBBTI.

Demikian daftar pinjol yang ditutup OJK selama 2024. Pastikan Anda memilih pinjol yang berizin OJK untuk memastikan keamanan dan keabsahan transaksi pinjaman online Anda. 
 

Magazine

SEE MORE>
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024
The Big Bet
Edisi Mei 2024
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024

Most Popular

Harga Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Hari Ini, 21 November 2024
Beban Kerja Tinggi dan Gaji Rendah, Great Resignation Marak Lagi
Terima Tawaran US$100 Juta Apple, Kemenperin Tetap Tagih Rp300 Miliar
Harga Saham GoTo Group (GOTO) Hari Ini, 21 November 2024
Siapa Pemilik Grab? Perusahaan Jasa Transportasi Terbesar
Tolak Wacana PPN 12 Persen, Indef Usulkan Alternatif yang Lebih Adil