Jakarta, FORTUNE - Indonesia bersama negara-negara anggota Asean+3 sepakat memperkuat sejumlah inisiatif di sektor keuangan. Langkah-langkah tersebut melibatkan pembentukan fasilitas pendanaan cepat untuk kawasan, penurunan margin dari Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), dan penguatan fungsi pengawasan pada ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).
Kesepakatan ini tercapai dalam ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM+3) yang dihelat di Kanazawa, Jepang, dan dihadiri oleh Deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral dari negara-negara ASEAN, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, dalam keterangan tertulis mengatakan sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut sebagai mandat dari pertemuan tingkat menteri yang diadakan pada Mei 2023, demikian dilansir dari ANTARA, Kamis (14/12).
1. Pembentukan Rapid Financing Facility (RFF) di bawah CMIM
Salah satu hasil penting pertemuan ini adalah pembentukan Rapid Financing Facility (RFF) di bawah CMIM, sebagai instrumen baru untuk memberikan pembiayaan yang cepat dalam menghadapi kesulitan likuiditas akibat bencana alam atau pandemi.
Lebih lanjut, detail dan perincian mengenai modalitas RFF ini akan dibahas dan diharapkan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 pada tahun mendatang.
Dalam konteks CMIM, para deputi sepakat untuk menurunkan margin CMIM guna meningkatkan aksesibilitas dan efektivitasnya. Keputusan ini akan menjadi bagian dari diskusi mengenai arah CMIM ke depan, yang akan terus dilanjutkan dalam konteks reviu lima tahunan, termasuk IMF De-linked Portion.
2. Pentingnya keterwakilan yang seimbang
Sesi komite kerja AMRO juga menghasilkan persetujuan mengenai Terms of Reference (TOR) untuk posisi manajemen senior tambahan (Deputy Director 3/DD3) di AMRO. DD3 ini akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan melakukan penelitian terkait kondisi keuangan dan fiskal di kawasan.
Pentingnya keterwakilan yang seimbang antara negara anggota ASEAN dan anggota plus three di tingkat manajemen senior AMRO diakui sebagai inisiatif Indonesia. Inisiatif ini telah diajukan sejak awal Co-chairmanship Indonesia dengan Jepang.
3. Pembiayaan risiko bencana dan transaksi mata uang lokal
Di bidang pembiayaan risiko bencana, para deputi setuju untuk membentuk Sekretariat Interim Disaster Risk Financing (DRF) dengan dukungan dari inisiatif The Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF).
Sekretariat ini akan membantu koordinasi progres pembahasan inisiatif DRF, bekerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal, dan memberikan bantuan teknis kepada anggota.
Selain itu, deputi juga menyetujui sejumlah studi inisiatif Indonesia yang melibatkan kerja sama dengan AMRO terkait transaksi mata uang lokal dan utang rumah tangga, serta studi dengan ADB mengenai keuangan berkelanjutan.
Rangkaian studi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan bagi negara-negara anggota ASEAN+3.
4. Menyambut keikutsertaan Timor Leste
Pertemuan ini juga menyambut baik usulan keikutsertaan Timor Leste sebagai observer dalam forum ASEAN+3, dengan pembatasan hanya untuk beberapa agenda tertentu yang bersifat diskusi umum seperti Economic Review and Policy Dialogue (ERPD).
Sebagai penutup, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional mengharapkan kesuksesan Korea Selatan dan Laos sebagai Co-Chairs ASEAN+3.
