Jakarta, FORTUNE – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengusulkan adanya penurunan bunga kredit ultra mikro menjadi nol persen.
Dia menyebutkan usulan tersebut telah direstui oleh Presiden Joko Widodo. “Kita mengusulkan itu cukup ekstrim bunga nol persen. Saya sudah sampaikan juga ke Gubernur BI,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (13/2).
Dalih Erick untuk mengusulkan penurunan tersebut adalah masalah keadilan. Sebab, kredit ultra mikro terkesan membebankan bagi pelaku usaha kecil dan mikro sehingga bakal sulit mengembangkan usahanya.
Ada ketimpangan bunga kredit
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid, meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan subsidi bunga pinjaman bagi UMKM Ultra Mikro (UMi). Dia menilai beban bunga yang ditanggung oleh pelaku UMi terlalu berat.
Menurutnya, ada ketimpangan antara bunga yang diberikan kepada pelaku UMKM Ultra Mikro dengan UMKM penerima kredit usaha rakyat (KUR). Kredit yang dibebankan bank kepada pelaku ultra mikro sekitar 24–30 persen, sedangkan bunga bagi UMKM penerima KUR hanya 3–6 persen.
"Padahal, kelasnya ultra mikro di bawah KUR. Yang di atas mendapat subsidi, yang dibawahnya tidak dapat. Teori subsidi di mana pun, yang paling rentan atau yang di bawah, yang mendapat subsidi," kata dia, Minggu (11/9).
Isu beban bunga bagi nasabah UMi yang besar ini menjadi alasan pemerintah membentuk holding dengan menempatkan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) berada di bawah BRI. Dengan dukungan dana murah BRI, ditargetkan bunga bagi nasabah UMi dapat lebih rendah dari yang dibebankan saat ini.
Usulan BRI menurunkan bunga kredit ultra mikro
BRI mengusulkan empat solusi untuk memurahkan bunga kredit ultra mikro.
Pertama, produk ultra mikro dan supermikro harus diintegrasikan. Direktur Utama BRI, Sunarso, mengatakan pihaknya akan mengkoordinasikan hal tersebut kepada pemerintah agar keduanya disatukan menjadi KUR UMi saja yang penyalurnya adalah Holding Ultra Mikro.
Sunarso mengatakan PNM dan Pegadaian masih punya sumber dana giro dari Pusat Investasi Pemerintah dengan bunga 4 persen sehingga biaya yang harus dikeluarkan ditambah dengan biaya overhead dan lain-lain cukup tinggi. Pada saat sama, kredit ultra mikro ini harus berhadapan dengan program baru dari pemerintah yang dinamakan Super Mikro yang bunganya disubsidi pemerintah sehingga nasabah hanya membayar 3 persen.
Kedua, menurunkan Batas Minimum Pemberian Kredit (BPMK) kepada pihak yang terafiliasi hanya 10 persen. Sunarso bilang, penurunan biaya dana dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman dari BRI ke anak usaha. Namun, dengan adanya BMPK, BRI hanya bisa memberikan kredit ke seluruh anak usaha mencapai Rp24 triliun.
Untuk itu, BRI telah mengajukan pelonggaran BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tujuan pemberdayaan ultra mikro.
Ketiga, BRI akan mengusahakan mencari sumber pendanaan ke luar negeri jika dua langkah di atas belum dapat mempermurah bunga. Pendanaan akan dikemas dengan surat utang berbasis environmental, social and governance (ESG) atau ESG Bond. Pendanaan seperti ini akan lebih murah karena Holding Ultra Mikro memiliki banyak unsur pemberdayaan.
Keempat, BRI mengusulkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang ditujukan untuk tujuan produktif dialihkan ke PNM atau ke Holding Ultra Mikro.
