Jakarta, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) telah menggelontorkan insentif likuiditas Rp136,94 triliun hingga Oktober 2023. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan jumlah tersebut bertambah Rp28,79 triliun setelah pihaknya mulai mengimplementasikan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), dengan besaran insentif maksimum empat persen sejak 1 Oktober 2023.
"KLM yang sudah terealisasi (per 5 Oktober) adalah 120 bank sudah memanfaatkan. Rp28,79 triliun kita sudah tambahkan (likuiditasnya), dari sekitar Rp50 triliun. Jadi, masih ada Rp20 triliun yang bisa dimanfaatkan," ujarnya dalam konferensi pers Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Oktober 2023, Kamis (19/10).
Meski demikian, Perry menegaskan sisa kuota insentif likuiditas Rp20 triliun hanya diperuntukkan bagi bank yang bersedia untuk meningkatkan penyaluran kreditnya ke sektor prioritas sasaran kebijakan, termasuk hilirisasi (minerba, pertanian, perkebunan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM, KUR, Mikro, dan hijau.
"Tapi janji para bankir untuk menyalurkan kredit, loh, Jangan taruh lagi di SBN. Kita tambah likuiditas, dari Rp28,79 triliun masih ada potensi untuk menambah lagi Rp20 triliun bagi para perbankan untuk digunakan menyalurkan kredit ke sektor prioritas tadi" katanya.
Likuiditas tambahan Rp81 triliun
BI juga menambah insentif likuiditas tambahan melalui penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 6 persen menjadi 5 persen untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo 5 persen.
Demikian pula untuk rasio PLM syariah, yakni 100 bps dari 4,5 persen menjadi 3,5 persen untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), dengan fleksibilitas repo 3,5 persen.
Menurut Perry, penurunan PLM ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan, dan berlaku mulai 1 Desember 2023.
"Selama ini PLM untuk bank konvensional kan 6 persen dari dana pihak ketiga yang harus disimpan atau di-lock dalam sekuritas yang kualitas tinggi, SBN, nah kita turunkan 1 persen," ujarnya.
Perry juga memperkirakan kebijakan tersebut dapat memberikan tambahan likuiditas hingga Rp81 triliun ke perbankan. Sebab, saat ini jumlah dana pihak ketiga perbankan domestik mencapai Rp8.100 triliun.
"Berarti kalau 1 persen itu sekitar, tambahan likuditasnya, Rp81 triliun. Lagi-lagi kami mohon para perbankan tambahan dari Rp30 triliun dari KLM dan Rp81 triliun dari penurunan PLM ayo kita dorong untuk menyalurkan kredit pembiayaan. Mendorong pertumbuhan ekonomi, sama-sama melindungi ekonomi kita dari dampak global yang tidak menentu ini. Itulah jamu manisnya dari kebijakan makroprudensial," katanya.
