Jakarta, FORTUNE - Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) mencatat peningkatan partisipasi investor asing dalam lelang surat utang negara (SUN) pada Selasa (15/1).
Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan jumlahnya mencapai Rp8,48 triliun atau 11,05 persen dari total incoming bids, naik dibanding lelang sebelumnya sebesar Rp4,51 triliun atau 6,26 persen dari total incoming bids.
Selanjutnya, total yang dimenangkan untuk investor asing sebesar Rp1,93 triliun atau 8,37 persen dari total awarded bids, dengan mayoritas dari tenor 10 tahun. Meski demikian, lelang masih di dominasi oleh investor domestik yang porsinya mencapai 88,95 persen dari penawaran masuk.
Hanya saja, mereka masih cenderung memperhatikan dan menanti perkembangan kondisi global. "Kondisi pasar domestik masih wait and see atas sikap bank sentral AS terkait dengan kebijakan moneter selanjutnya, serta meningkatnya ketegangan antara Ukraina dan Rusia," katanya, dikutip dari Antara, Rabu (16/2).
Menurut Deni, minat investor pada lelang SUN hari ini masih terlihat solid seiring dengan likuiditas di pasar keuangan domestik yang sangat ample. Hal ini tercermin dari meningkatnya incoming bids sebesar Rp76,77 triliun dibandingkan Rp72,07 triliun pada lelang sebelumnya, dengan bid to cover ratio sebesar 3,33 kali.
Seri yang diincar
Fokus investor, lanjut dia, pada lelang kali ini adalah dua SUN seri benchmark dengan tenor 10 dan 20 tahun yang mencapai 33,77 persen dari total incoming bids dan 65,87 persen dari total awarded bids.
Selain itu, incoming bids terbesar SUN seri benchmark adalah seri FR0091 dengan tenor 10 tahun serta penawaran masuk mencapai Rp13,93 triliun.
Sementara itu, ia mengatakan WAY pada lelang SUN secara umum beragam apabila dibandingkan dengan level pasar pada penutupan hari sebelumnya. Level yield untuk SUN tenor 20 tahun mengalami penurunan sebesar 5 bps. Sedangkan, SUN tenor 5, 10, dan 30 tahun alami kenaikan yield sebesar 1 hingga 5 bps.
"Dengan mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder dan rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2022 serta masih cukup memadainya kondisi kas Pemerintah, maka Pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan sebesar Rp23 triliun," kata Deni.
