Jakarta, FORTUNE - Penerimaan pajak dari tahun ke tahun di Indonesia berfluktuasi mengikuti gerak pertumbuhan ekonomi. Belakangan, setelah perilaku hidup mewah Rafael Alun Trisambodo—pegawai eselon III Direktorat Jenderal Pajak—jadi sorotan publik di media sosial, jumlah belasting yang dikumpulkan pemerintah tersebut ikut bikin penasaran publik.
Lantas berapa besaran pajak yang diterima negara dari tahun ke tahun? Berikut ulasannya.
Penerimaan pajak sejak 2019
Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu beda antara penerima perpajakan dan penerimaan pajak. Dalam nomenklatur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak adalah pendapatan negara dalam pos penerimaan perpajakan. Selain pajak, penerimaan perpajakan sendiri juga bersumber dari pendapatan kapabeanan dan cukai.
Berdasarkan jenisnya, sumber penerimaan pajak dapat berasal dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan, PPh22 Impor, PPh orang pribadi (OP), PPh Badan, PPh Pasal 26, PPh Final, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri, serta PPN Impor.
Sementara berdasarkan sektornya, penerimaan pajak bersumber dari pajak industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, pertambangan, konstruksi dan real estate, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan.
Adapun penerimaan pajak, berdasarkan data APBN KiTA per 3 Januari 2023, realisasinya sejak 2019 hingga 2022 berturut-turut adalah Rp1.332,7 triliun; Rp1.072,1 triliun; Rp1.278,6 triliun; dan Rp1.716,8 triliun (realisasi sementara).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menuturkan penerimaan pajak 2022 mencapai 115,6 persen dari target Rp1.485 triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun lalu itu juga tumbuh 34,3 persen dibandingkan dengan 2021.
Untuk tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp1.718 triliun.
Dapat insentif karena lampaui target
Terlampauinya target pajak pada 2022 membuat Kementerian Keuangan memberikan insentif berupa tunjangan kinerja kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan DJP sendiri tertuang dalam Pasal 36D Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang berbunyi "Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu" yang tata caranya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.
Pegawai DJP juga berhak atas tunjangan kinerja (tukin) penuh karena berhasil mencapai target penerimaan pajak. Hal ini diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Pasal 2 ayat (4) beleid itu, disebutkan bahwa tunjangan kinerja dibayarkan 100 persen pada tahun berikutnya selama satu tahun dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar 95 persen (sembilan puluh lima persen) atau lebih dari target penerimaan pajak.
Kemudian, dalam Pasal 6 Perpres tersebut, dijelaskan pula bahwa "dalam hal realisasi penerimaan pajak melampaui target yang ditetapkan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak diberikan tunjangan kinerja Lainnya
