Jakarta, FORTUNE - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2023 mencapai US$404,9 miliar atau mengalami kontraksi 1,9 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (year on year/yoy). Posisi untuk akhir Januari juga melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1 persen (yoy).
Bank Indonesia (BI) mencatat kontraksi utang luar negeri Indonesia bersumber dari pemerintah dan sektor swasta. Penyebabnya antara lain pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.
Menurut BI, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
ULN Indonesia pada Januari 2023 juga tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga pada kisaran 30,3 persen, sedikit meningkat ketimbang rasio bulan sebelumnya yang mencapai 30,1 persen.
Selain itu, struktur ULN Indonesia yang sehat juga ditunjukkan oleh ULN yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa 87,4 persen dari keseluruhan.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," demikian BI dalam keterangan resminya, Selasa (14/3).
Utang pemerintah
Secara terperinci, utang luar negeri pemerintah pada Januari 2023 mencapai US$194,3 miliar atau mengalami kontraksi 2,5 persen (yoy). Meski demikian, kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Desember yang mencapai 6,8 persen (yoy).
Penurunan ULN pemerintah terutama didorong oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang makin meningkat.
ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.
Dukungan tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,3 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,4 persen).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total ULN pemerintah," sebut BI.
Utang swasta
Sementara itu, ULN swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Januari 2023 mencapai US$201,2 miliar, atau mengalami kontraksi 1,5 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,8 persen (yoy).
Lebih lanjut, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi 1,1 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang mencapai 1,5 pesen (yoy).
Sedangkan pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) mengalami kontraksi 3,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang mencapai 2,7 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa 77,6 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa 75,2 persen terhadap total ULN swasta.