Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia. Sebagai wajib pajak, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membayarkan jumlah pajaknya kepada negara.
Pemerintah sebagai penerima pajak akan memberikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang lain, misalnya infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Dalam hal ini, pajak bagi rakyat dan negara adalah win-win solution. Namun, untuk mewujudkan win-win solution, diperlukan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara tepat dan teratur.
Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana cara pemerintah memungut pajak terhadap wajib pajak atau dikenal juga dengan istilah stelsel pajak.
Apa itu stelsel pajak?
Stelsel pajak adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut pajak kepada wajib pajak.
Jadi, pemerintah tidak diperbolehkan menentukan besaran pajak secara sepihak karena ihwal tersebut sudah terdapat pada stelsel pajak.
Dilansir dari pajak.com, terdapat tiga jenis stelsel sebagai berikut:
1. Stelsel riil (nyata)
Stelsel nyata adalah sistem pemungutan pajak yang menghitung pajak berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya diperoleh oleh wajib pajak.
Misalnya, jika wajib pajak memiliki penghasilan sebesar Rp100 juta pada tahun 2023, wajib pajak tersebut harus membayar pajak penghasilan Pasal 25 sebesar Rp20 juta (jika tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah 20 persen).
Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungannya yang lebih akurat karena berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya.
Selain itu, besarnya pajak juga sesuai dengan penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih adil.
Namun, stelsel nyata juga memiliki kelemahan, yaitu penghitungannya yang lebih sulit dan pajak dibayarkan sekaligus pada akhir tahun.
2. Stelsel fiktif
Sementara itu, stelsel fiktif adalah sistem pemungutan pajak yang menghitung pajak berdasarkan anggapan atau perkiraan penghasilan yang akan diperoleh oleh wajib pajak pada tahun pajak yang sedang berjalan.
Misalnya, jika wajib pajak memiliki penghasilan sebesar Rp100 juta pada tahun 2022, wajib pajak tersebut harus membayar pajak penghasilan Pasal 25 sebesar Rp20 juta (jika tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah 20 persen) pada tahun 2023.
Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dibayarkan di muka, sehingga pemerintah dapat segera memperoleh penerimaan pajak.
Proses penghitungan pajak juga lebih mudah karena tidak perlu menunggu penghasilan yang sebenarnya diperoleh.
Namun, stelsel fiktif juga memiliki kelemahan, yaitu penghitungan pajaknya kurang akurat karena hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan.
Selain itu, jika penghasilan yang sebenarnya diperoleh lebih rendah dari anggapan, wajib pajak akan dikenakan beban pajak yang berlebih.
3. Stelsel campuran
Stelsel campuran adalah sistem pemungutan pajak yang menghitung pajak berdasarkan stelsel fiktif pada tahun pajak berjalan, kemudian dilakukan koreksi berdasarkan stelsel riil pada akhir tahun pajak.
Misalnya, jika wajib pajak memiliki penghasilan sebesar Rp100 juta pada tahun 2022, wajib pajak tersebut harus membayar pajak penghasilan Pasal 25 sebesar Rp20 juta (jika tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah 20 persen) pada tahun 2023.
Pada akhir tahun 2023, wajib pajak tersebut ternyata memiliki penghasilan sebesar Rp120 juta.
Dengan demikian, besarnya pajak penghasilan yang sebenarnya terutang adalah sebesar Rp24 juta (Rp120 juta x 20 persen).
Sehingga, wajib pajak tersebut harus membayar kekurangan pajak sebesar Rp4 juta (Rp24 juta–Rp20 juta).
Kelebihan stelsel campuran adalah besaran pajak dibayarkan di muka, sehingga pemerintah dapat segera memperoleh penerimaanya.
Selain itu, penghitungan pajak juga lebih akurat karena dilakukan berdasarkan penghasilan yang sebenarnya.
Namun, stelsel campuran juga memiliki kelemahan, yaitu proses penghitungannya lebih rumit karena harus dilakukan dua kali, yakni pada awal tahun dan pada akhir tahun.
Demikianlah pembahasan mengenai stelsel pajak dan ketiga jenisnya. Sampai di sini, Anda telah mengetahui stelsel pajak adalah sistem yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
Jadi, Anda bisa lebih mematuhi peraturan terkait perpajakan sehingga bisa menjadi rakyat Indonesia yang taat membayar pajak.
