Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Indonesia kembali mendapatkan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). Kali ini, ADB menyetujui utang sebesar US$150 juta atau lebih dari Rp2 triliun.
“Fasilitas ini akan mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mempercepat pemulihan negara dari pandemi dengan menghimpun dana dan menciptakan lapangan kerja,” kata Unit Head ADB untuk Green and Innovative Finance Asia Tenggara, Anouj Mehta, dalam keterangan kepada media, Rabu (16/2).
Pinjaman itu tergolong dalam Sustainable Development Goals Indonesia One–Green Finance Facility (SIO-GFF). Program tersebut bertujuan membiayai setidaknya 10 proyek, dengan sedikitnya 70 persen dari pembiayaan mendukung infrastruktur hijau, dan sisanya untuk SDGs.
Nantinya, fasilitas tersebut akan membantu penyusunan proyek bankable yang menarik dana guna melengkapi belanja pemerintah, termasuk dari sumber swasta, institusi, dan komersial.
Skema fasilitas pinjaman
Menurut ADB, pinjaman kepada pemerintah akan disalurkan kembali kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), lembaga pembiayaan infrastruktur milik negara.
Sumber pinjamam tersebut terdiri dari US$1,2 juta dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan $375.000 dari Dana Khusus Kemitraan Pengembangan Sektor Keuangan Luksemburg.
Senior Financial Sector Specialist ADB, Benita Ainabe, mengatakan Indonesia adalah negara penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) kelima terbesar di dunia, dan menyumbang lebih dari setengah emisi di Asia Tenggara. Dengan model pinjaman ini, katanya, Indonesia akan terbantu dalam memusatkan perhatian pada infrastruktur yang tahan iklim saat pemulihan ekonomi.
ADB menghitung kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan Indonesia—yang disesuaikan dengan faktor iklim— dalam kurun 2016 hingga 2020 rata-rata mencapai $74 miliar atau lebih dari Rp1.000 triliun. Namun, itu dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur tahunan $51 miliar atau sekitar Rp730 triliun.
Fasilitas pinjaman ADB yang lain
Pada November tahun lalu, ADB telah setuju untuk menyuntikkan pinjaman berbasis kebijakan sebesar US$500 juta atau lebih dari Rp7 triliun kepada Indonesia.
Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu Indonesia meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menaikkan produktivitas tenaga kerja, serta melakukan reformasi di bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Program baru ini akan membantu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, yang merupakan inti dari strategi pemerintah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam jangka panjang,” kata Direktur ADB bidang Pembangunan Manusia dan Sosial bagi Asia Tenggara, Ayako Inagaki, pada November tahun lalu.
Di luar itu, ADB beserta Indonesia dan Filipina juga meluncurkan kemitraan baru untuk mengeksekusi mekanisme transisi energi. Kemitraan ini kelak mendorong kedua negara untuk memangkas emisi GRK dari penggunaan batu bara.
Demi memuluskan transisi energi dimaksud, pemerintah Jepang berkomitmen memberikan hibah $25 juta atau sekitar Rp357 miliar yang merupakan pembiayaan awal (seed financing), yang sedang dikaji serta dirintis di Asia Tenggara, dan dimulai di Indonesia dan Filipina.
Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) memiliki porsi 67 persen dalam bauran energi di Indonesia dan 57 persen di Filipina. Secara keseluruhan, ETM menargetkan untuk memensiunkan 50 persen kapasitas PLTU di Indonesia, Filipina, dan Vietnam dalam 10-15 tahun ke depan.