Jakarta, FORTUNE – Badan Pusat Statistik (BPR) baru saja merilis data inflasi Oktober 2022 yang mencapai 5,71 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), atau turun ketimbang 5,95 persen pada bulan sebelumnya.
Data BPS menunjukkan inflasi diatur pemerintah (administered prices)—yang memiliki andil terhadap inflasi umum sebesar 2,5 persen—tercatat mencapai 13,28 persen, dan dianggap sama dengan September saat pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Inflasi umum pada periode sama ditopang pula oleh inflasi harga bergejolak yang mencapai 9,02 persen, dan inflasi inti 3,31 persen.
Jadi, apa itu sebenarnya administered prices? Bagaimana dampak barang dan jasa yang harganya diatur ini terhadap perekonomian? Berikut penjelasannya.
Pengertian administered prices
Barang dan jasa yang harganya diatur oleh pemerintah, atau kerap dikenal dengan administered prices, merupakan salah satu aspek pembahasan dalam ekonomi. Biasanya, komoditas barang maupun jasa yang nilainya ditetapkan ini merupakan barang yang harus dipenuhi dalam kehidupan masyarakat secara umum.
Dikutip dari Investopedia, administered prices ini berlawanan dengan hukum penawaran dan permintaan yang sesuai mekanisme pasar. Jadi, dalam hal ini, harga barang dan jasa itu tidak ditentukan melalui proses penemuan harga di pasar.
Senada, Bank Indonesia (BI) mendefinisikan istilah tersebut merujuk kepada harga jasa atau barang yang sudah diatur oleh pemerintah, seperti harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik.
Meski umumnya diatur oleh pemerintah, administered prices ini dalam beberapa kasus diatur oleh suatu perusahaan. Tidak jarang perusahaan mampu melakukan monopoli atas harga sebuah barang, serta mengaturnya sendiri. Perseroan itu biasanya menguasai pangsa pasar sebuah produk barang atau jasa.
Berikut contoh beberapa produk yang mengalami pengaturan harga, sebagaimana dikutip dari laman cermati.com. Barang yang diattur harganya ini demi mengendalikan nilai jual di sisi konsumen serta keuntungan di sisi produsemn. Beberapa contoh produk tersebut adalah sebagai berikut, sebagaimana dilansir dari laman cermati.com.
- BBM
- Gas
- Listrik
- Air
- Beras
- Internet
Tujuan administered prices
Pengaturan harga ini secara umum demi meningkatkan konsumsi atau daya beli masyarakat. Harga yang diatur ini bisa berasal dari keinginan untuk mempertahankan keterjangkauan produk atau barang, bahkan dalam masa kelangkaan sekalipun.
Selain itu, administered prices bertujuan pula untuk meredam inflasi.
Melansir IDN Times, dalam praktiknya pemerintah akan mengalami dilema ketika harus menjaga kestabilan harga barang yang diatur saat kas negara menipis dan membutuhkan penerimaan lebih.
Namun demikian, pada akhirnya administered price biasanya tetap dilakukan dengan tujuan untuk meningkatan daya beli domestik, dan mendorong perekonomian.
Dampak administered prices
Tentu saja pengaturan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan publik secara umum akan berdampak terhadap penghidupan masyarakat serta memberikan efek terhadap ekonomi. Berikut beberapa dampak administered prices seperti dilansir dari laman cermati.com.
- Menjaga kestabilan biaya produksi industri
- Penurunan harga produk dari yang sebelumnya
- Menimbulkan kelangkaan karena berisiko menyebabkan penimbunan produk
- Tidak meningkatkan kuantitas produk, meskipun nilai ekuilibriumnya meningkat
- Adanya peningkatan permintaan yang tidak sebanding dengan ketersediaan produk.