Jakarta, FORTUNE - Sebanyak 67 ribu UMKM antre dalam daftar Hapus Tagih Utang yang akan dilakukan oleh Himpunan bank milik negara (Himbara) pada tahun ini.
Seperti diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan Himbara untuk menghapus tagih utang UMKM.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa Pemerintah dan Himbara secara aktif terus melakukan koordinasi secara berkala dalam implementasi kebijakan tersebut.
"Secara bertahap Himbara hingga saat ini masih terus melakukan proses mapping dan penentuan debitur UMKM yang memenuhi klasifikasi dapat dihapus tagih sesuai kriteria PP HBHT dimaksud," kata Dian melalui keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Kamis (30/1).
Meski demikian, pihaknya juga mengimbau kepada perbankan untuk selalu mengantisipasi berbagi risiko dari penerapan hapus tagih.
"Memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM," kata Dian.
Nilai hapus tagih utang UMKM tembus Rp2,5 triliun
Di sisi lain, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan total utang yang akan dihapus tagih mencapai Rp 2,5 triliun. Maman menambahkan, nominal utang dr UMKM juga cukup beragam.
"Rata-rata (utang UMKM per orang) di angka Rp 20 juta, Rp 10 juta, hingga Rp 30 juta. Rata-rata di antara di bawah Rp 50 juta," katanya.
Ia juga mengungkapkan, Pemerintah sendiri mentargetkan bakal menghapus tagih utang 1 juta UMKM yang macet di catatan hapus buku Himbara. Tak tanggung-tanggung, nilai utang secara total yang ditargetkan Pemerintah memcapai Rp14 triliun.