Bank Sumut Gandeng BNI, Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Domestik

KPP domestik mudahkan pembayaran belanja anggaran daerah.

Bank Sumut Gandeng BNI, Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Domestik
Kerja Sama Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Domestik Antara BNI dan Bank Sumut (Dok BNI)
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) untuk penerapan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD). 

Kerja sama ini juga sebagai upaya mendorong program Pemerintah melalui aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya terkait dengan aspek sistem pembayaran nasional. Terlebih, saat ini layanan KKP Domestik hanya dijalankan oleh BRI, Bank Mandiri dan BNI.

KPP domestik mudahkan pembayaran belanja anggaran daerah

ilustrasi menggunakan kartu kredit (unsplash.com/Patrick Tomasso)

Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi menyampaikan, penggunaan KKP Domestik sebagai source of fund dapat memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah khususnya Sumatera Utara dalam melakukan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas. Sementara itu, jaringan merchant QRIS saat ini sudah cukup luas, dan didominasi oleh pelaku UMKM. 

“Tentunya, kami harapkan langkah kerja sama dapat menguntungkan sebesar-besarnya stake holder. Tidak hanya bagi pemerintah daerah yang mendapat kemudahan transaksi, tetapi juga pelaku UMKM yang saat ini lagi dalam masa ekspansi kinerja pasca pandemi,” katanya.

Susi melanjutkan, KKPD juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan pemerintahan melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), salah satunya toko daring. 

BNI akan sediakan sistem monitoring dan kontrol penggunaan anggaran

ilustrasi bank BNI (instagram.com/bni46)

Susi menambahkan, pihaknya juga akan mengembangkan sistem untuk memudahkan proses rekonsiliasi pembayaran KKPD. 

Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah dari sisi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BPD dalam melakukan monitoring dan kontrol terhadap penggunaan uang persediaan (UP) untuk kebutuhan belanja operasional dan perjalanan dinas. 

"Sistem rekonsiliasi dan monitoring tersebut tentunya juga dapat mempermudah dan mempercepat proses pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan UP dari Satker yang selanjutnya akan dilakukan proses pembayaran terhadap BPD,” lanjut Susi.

Dalam kesempatan tersebut, Dirut Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan menyampaikan, tindaklanjut kerjasama antara Bank Sumut dan BNI ini akan semakin meningkatkan inovasi dan layanan Bank Sumut pada masa sekarang ini.

“Bagi Bank Sumut, kolaborasi dengan berbagai pihak dapat meningkatkan layanan terutama teknologi dan akses jaringan untuk peningkatan value produk Bank Sumut," jelas Rahmat.

Magazine

SEE MORE>
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024
The Big Bet
Edisi Mei 2024
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024

Most Popular

Mega Insurance dan MSIG Indonesia Kolaborasi Luncurkan M-Assist
Siapa Pemilik Grab? Perusahaan Jasa Transportasi Terbesar
Harga Saham GoTo Group (GOTO) Hari Ini, 22 November 2024
Booming Chip Dorong Pertumbuhan Ekonomi Singapura
Pimpinan G20 Sepakat Kerja Sama Pajaki Kelompok Super Kaya
Dorong Bisnis, Starbucks Jajaki Kemitraan Strategis di Cina