Jakarta, FORTUNE - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mengaku tidak khawatir terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan hapus tagih dan hapus buku kredit macet di sektor UMKM.
Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan, aturan tersebut tidak akan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Namun demikian, menurut Sunarso, perlu adanya aturan dari Pemerintah agar tidak terjadi moral hazard.
“Bagi BRI ada ketentuan boleh hapus tagih atau tidak ada hapus tagih tidak berpengaruh, karena faktanya sudah kita hapus buku, kita sudah keluarkan dari neraca dan sudah kita cadangkan,” kata Sunarso melalui konferensi video saat paparan kinerja BRI di Jakarta, Rabu (30/8).
Ini skema yang diusulkan BRI
Sunarso menyebut, sebagai bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BRI turut dilibatkan dalam mengkaji rencana aturan pemerintah tersebut. Untuk itu, BRI juga telah mengusulkan ketentuan dan skema awal yang juga telah diimplementasikan oleh BRI dalam proses hapus buku namun belum dihapus tagih.
“Ada ketentuan boleh atau tidak hapus tagih, kalau nasabahnya mungkin lebih dari 10 tahun macet, mau ditagih tidak bisa, ya sudah kita tidak tagih sebenarnya. Tapi, perlu dibuat aturannya level nonpemerintah. Aturannya sedang dibuat kriterianya (agar) tidak menimbulkan moral hazard," kata Sunarso.
Ia menambahkan, BRI telah memberlakukan hapus buku atau penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca (on-balance sheet) dengan kriteria tertentu. Hal itu sesuai dengan kebijakan internal bank, yaitu telah dalam kategori pinjaman macet serta sudah dicadangkan 100 persen.
MenkopUKM: KUR macet yang akan dihapuskan sekitar Rp22 triliun
Seperti diketahui sebelumnya, kebijakan hapus buku dan tagih kredit macet UMKM telah tertuang dalam pasal 250-251 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Sementara Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal persetujuan terkait rencana penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional.
Pada aturan awal, debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015 dengan nilai maksimum kredit sebesar Rp500 juta akan dihapuskan. Salah satu kriterianya ialah piutang yang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku. Teten bahkan menyebut, kisaran nilai KUR macet di bank Himbara yang akan dihapus tagihkan senilai Rp22 triliun.
