Jakarta,FORTUNE - Pemerintah dinilai perlu untuk mewaspadai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang mencapai US$423,1 miliar atau setara dengan Rp6.028 triliun. Apalagi, pertumbuhan utang Pemerintah yang mencapai 4,1 persen (yoy) dinilai terlalu tinggi dibandingkan pertumbuhan utang swasta yang hanya 0,2 persen (yoy).
"Ini pertanda pemerintah terlalu agresif mendanai pembangunan dengan utang," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira kepada Fortune Indonesia, Senin (16/11).
Masih adanya diskonektifitas pembiayaan utang
Bhima juga menyatakan, pembiayaan dari utang masih belum berkualitas. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum maksimal. Padahal, utang Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.
"Ada diskonektivitas antara pertumbuhan utang sektor publik dengan riil ekonomi. Ini menunjukkan peningkatan utang kurang berkualitas," kata Bhima.
Badan Pusat Statistik (BPS) pun mencatat, ekonomi Indonesia pada kuartal III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen (yoy).
Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami tercatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,06 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,16 persen.
Menyoal klaim utang aman
Bhima mengaku tidak begitu saja setuju bilamana utang Indonesia disebut masih aman. Dirinya menyatakan, klaim utang yang aman karena melihat tenornya yang jangka panjang. Padahal klaim tersebut tidak berkaca pada krisis utang di negara negara lain.
"Kalau utang jangka panjang bertambah tapi kemampuan bayar nya rendah default risk tetap besar," kata Bhima.
Dirinya menilai, investor masih menganggap Indonesia memiliki risiko yang tinggi dibandingkan negara lain, sehingga investor meminta imbal hasil yang tinggi.
Bhima menjelaskan, surat utang pemerintah Indonesia tercatat memiliki imbal hasil sebesar 6,05 persen dengan inflasi 1,66 persen. Artinya real rate of return dari investor mencapai 4,39 persen.
Hal tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat imbal hasil negara Filipina yang mencapai 5,17 persen. Dengan angka tersebut, investor akan mendapatkan real rate of return atau keuntungan riil surat utang yang hanya 0,37 persen.
BI sebut utang RI masih aman
Bank Indonesia (BI) menyebut ULN Indonesia pada kuartal III 2021 masih tetap terkendali. Hal tersebut berpacu pada rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,0 persen. Raihan tersebut menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 37,5 persen.
Selain itu, BI menyebut struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
