Jakarta, FORTUNE - Masa depan keberlanjutan menjadi tanggung jawab setiap pihak. Apalagi, Hilirisasi menjadi salah satu upaya menuju operasional bisnis yang lebih hijau baik untuk perusahaan listrik hingga perbankan. Untuk itu, PT PLN (Persero) (PLN) PT Bank DBS Indonesia (DBS Indonesia) terus berupaya mendukung hal tersebut.
Executive Vice President Commercial Product Development PLN, Ririn Rachmawardini menyampaikan, PLN berkomitmen akan net zero emission dan mendukung semua program pemerintah dengan menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) menjadi RUPTL yang berbasis hijau.
“Dan ini dalam sejarah PLN adalah RUPTL pertama yang langsung memasukkan EBT untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dari investor yang akan melakukan hilirisasi,” kata Ririn Rachmawardini melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (30/5).
PLN targetkan penambahan kapasitas green electricity
PLN menargetkan penambahan kapasitas listrik ramah lingkungan (green electricity) sebesar 54 gigawatt pada tahun 2040 serta menjajaki berbagai model kemitraan untuk mempercepat proyek energi terbarukan di Indonesia.
Lebih dari itu, pada 2023 lalu, PLN melalui PT State Grid Power Indonesia (SGPI) juga mendapatkan pinjaman senilai US$ 100 juta dari Bank DBS Indonesia untuk mendukung layanan Advanced Metering Infrastructure (AMI). Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan transformasi digital di sektor energi yang dapat memperbaiki akurasi transaksi listrik.
DBS Indonesia telah salurkan Rp6,1 triliun untuk proyek hijau
Selain PLN, pada 2023, Bank DBS Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp6,1 triliun untuk mendanai berbagai proyek hijau dan berkelanjutan di sektor otomotif, pangan dan pertanian, minyak dan gas, serta energi.Sebesar 30 persen dari dana ini dialokasikan khusus untuk proyek energi terbarukan, sejalan dengan pilar keberlanjutan pertama Bank DBS Indonesia, yaitu Responsible Banking.
Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong menegaskan pentingnya langkah berkelanjutan untuk masa depan Indonesia. “Lonjakan ekspor dan investasi asing langsung, serta peningkatan status ekonomi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas oleh Bank Dunia pada pertengahan 2023, menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia,” ujar Lim Chu Chong.
Seperti dikutip saat sesi panel pada acara DBS Asian Insights Conference 2024, Ketua Kadin bidang Energy Transition Task Force Anthony Utomo mengatakan, masih banyak sekali peluang dari kebijakan hilirisasi. Salah satu yang paling bisa kita lihat nyata misalnya di bidang otomotif.
Ia menyebut, sudah banyak sekali Original Equipment Manufacturer (OEM) yang mau masuk ke Indonesia dan menjadi sebuah peluang. “Karena dengan adanya Perpres (Peraturan Presiden) terkait kebijakan EV (electric vehicle), itu ada insentif untuk produsen yang mau melakukan produksi di Indonesia, antara lain dengan mendapatkan pembebasan bea impor dan lainnya. Ini harus menjadi ceruk untuk Indonesia agar bisa membangun industrinya menjadi ekonomi hijau,” pungkas Anthony.