Jakarta, FORTUNE - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Pleno Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wapres, Rabu (3/8).
Ma'ruf Amin memimpin rapat sebagai kapasitasnya sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Rapat pleno tersebut juga dihadiri sejumlah menteri di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga sejumlah jajaran kementerian dan lembaga lain.
Dalam rapat tersebut, Ma'ruf Amin menekankan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan melalui dua strategi intervensi utama.
"Yaitu pengurangan beban pengeluaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrem, yang difokuskan pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan ekstrem," kata Ma'ruf Amin melalui konferensi video di Jakarta, Rabu (3/8).
Wapres berikan 3 arahan kepada jajaran Menteri
Pada kesempatan yang sama, Ma'ruf juga memberikan tiga arahan penting kepada para Menteri dan kepala lembaga yang mendapat penugasan langsung dalam Inpres 4/2022.
Arahan tersebut diantaranya ialah fokus pelaksanaan program pada wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan pada 212 kabupaten/kota prioritas untuk tahun 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk tahun 2023 dan 2024.
"Kedua, untuk menyasar kelompok miskin ekstrem secara akurat, dapat memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang memiliki informasi by name, by address, dan by NIK, karakteristik sosial ekonomi keluarga berdasarkan informasi terkini," kata Ma'ruf.
Sementara itu, arahan ketiga yang disampaikan Ma'ruf ialah pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem agar mengacu pada Pedoman Umum (Pedum) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang segera ditetapkan.
Wapres dorong partisipasi non-pemerintah atasi kemiskinan ekstrem
Wapres Ma'ruf Amin secara tegas juga meminta agar kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang menangani program pengurangan beban pengeluaran. Tak hanya itu, Ma'ruf juga mengarahkan untuk terus mendorong peran dan partisipasi dari unsur non-pemerintah seperti pelaku bisnis, universitas dan LSM.
Hal tersebut dirasa perlu agar potensi sumberdaya yang dimiliki dapat sinergis dengan upaya dan sumberdaya pemerintah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
