Stabilkan Rupiah,Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp6.622 Triliun

Utang Pemerintah naik 1,3 persen, ini pemicunya.

Stabilkan Rupiah,Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp6.622 Triliun
Ilustrasi Bank Indonesia dalam Uang/Shutterstock E.S Nugraha
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Fortune Recap

  • Melemahnya nilai tukar rupiah jadi penyebab naiknya Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2024.
  • Posisi ULN Indonesia pada akhir Februari 2024 mencapai US$407,3 miliar dolar atau sekitar Rp6.622 triliun, tumbuh 1,4 persen year on year (yoy).
  • Faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap beberapa mata uang global, termasuk Rupiah, memengaruhi perkembangan posisi ULN.

Jakarta, FORTUNE - Melemahnya Nilai Tukar Rupiah menjadi salah satu penyebab naiknya Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2024. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN Indonesia pada akhir Februari 2024 mencapai  US$407,3 miliar dolar atau sekitar Rp6.622 triliun. Posisi utang itu tumbuh 1,4 persen secara year on year (yoy).

“Perkembangan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap beberapa mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat (19/4).

Utang Pemerintah naik 1,3 persen, ini pemicunya

Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintah Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina. (dok. Setpres)

Selain itu, faktor yang mendorong kenaikan utang ialah ULN Pemerintah yang naik sebesar 1,3 persen (yoy) menjadi US$194,8 miliar. Perkembangan ULN Pemerintah terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.

“Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas,” kata Erwin.

Meski demikian, BI memandang ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja. Salah satunya pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial atau memiliki porsi 21,1 persen dari total ULN pemerintah.

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” kata Erwin.

Utang swasta turun 1,3 persen

ilustrasi pekerja BUMS (unsplash.com/Mimi Thian)

Sementara itu, untuk posisi ULN swasta pada Februari 2024 tercatat mencapai US$197,4 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,3 persen (yoy). 

Erwin menyebut, kontraksi ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), masing-masing sebesar 1,3 persen (yoy). 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.

Magazine

SEE MORE>
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024
The Big Bet
Edisi Mei 2024
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024
[Dis] Advantages As First Movers
Edisi Maret 2024
Fortune Indonesia 40 Under 40
Edisi Februari 2024
Investor's Guide 2024
Edisi Januari 2024

Most Popular

OPEC+ Sepakat Tunda Kenaikan Produksi Minyak Hingga November
Bisnis Manajemen Fasilitas ISS Tumbuh 5% saat Perlambatan Ekonomi
7 Jet Pribadi Termahal di Dunia, Harganya Fantastis!
Gagal Tembus Resisten, IHSG Diprediksi Konsolidasi
Fitur AI Jadi Alasan Canva Naikkan Harga hingga 300%
Pertamina Siapkan 15 Persen Belanja Modal untuk Transisi Energi