Stabilkan Rupiah,Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp6.622 Triliun

Utang Pemerintah naik 1,3 persen, ini pemicunya.

Stabilkan Rupiah,Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp6.622 Triliun
Ilustrasi Bank Indonesia dalam Uang/Shutterstock E.S Nugraha
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Fortune Recap

  • Melemahnya nilai tukar rupiah jadi penyebab naiknya Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2024.
  • Posisi ULN Indonesia pada akhir Februari 2024 mencapai US$407,3 miliar dolar atau sekitar Rp6.622 triliun, tumbuh 1,4 persen year on year (yoy).
  • Faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap beberapa mata uang global, termasuk Rupiah, memengaruhi perkembangan posisi ULN.

Jakarta, FORTUNE - Melemahnya Nilai Tukar Rupiah menjadi salah satu penyebab naiknya Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2024. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN Indonesia pada akhir Februari 2024 mencapai  US$407,3 miliar dolar atau sekitar Rp6.622 triliun. Posisi utang itu tumbuh 1,4 persen secara year on year (yoy).

“Perkembangan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap beberapa mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat (19/4).

Utang Pemerintah naik 1,3 persen, ini pemicunya

Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintah Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina. (dok. Setpres)

Selain itu, faktor yang mendorong kenaikan utang ialah ULN Pemerintah yang naik sebesar 1,3 persen (yoy) menjadi US$194,8 miliar. Perkembangan ULN Pemerintah terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.

“Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas,” kata Erwin.

Meski demikian, BI memandang ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja. Salah satunya pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial atau memiliki porsi 21,1 persen dari total ULN pemerintah.

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” kata Erwin.

Utang swasta turun 1,3 persen

ilustrasi pekerja BUMS (unsplash.com/Mimi Thian)

Sementara itu, untuk posisi ULN swasta pada Februari 2024 tercatat mencapai US$197,4 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,3 persen (yoy). 

Erwin menyebut, kontraksi ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), masing-masing sebesar 1,3 persen (yoy). 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.

Magazine

SEE MORE>
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024
The Big Bet
Edisi Mei 2024
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024

Most Popular

Harga Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Hari Ini, 21 November 2024
Beban Kerja Tinggi dan Gaji Rendah, Great Resignation Marak Lagi
Terima Tawaran US$100 Juta Apple, Kemenperin Tetap Tagih Rp300 Miliar
Harga Saham GoTo Group (GOTO) Hari Ini, 21 November 2024
Siapa Pemilik Grab? Perusahaan Jasa Transportasi Terbesar
Tolak Wacana PPN 12 Persen, Indef Usulkan Alternatif yang Lebih Adil