Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Kemenkeu Yakin Masih Aman
APBN sehat, RI tak "gali lubang tutup lubang" pada 2023.
ilustrasi kelola utang (unsplash.com/Kelly Sikkema)Jakarta, FORTUNE - Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan total utang pemerintah pada November 2023 mencapai Rp8.041,01 triliun atau sekitar 38,11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan outstanding utang tersebut masih aman dan lebih rendah risiko dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Tentu kita tidak sekadar melihat nominal," ujarnya dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 seperti dikutip Antara, Selasa (2/1).
Menurut Suminto, perbaikan utang Indonesia dibandingkan dengan periode sebelumnya cukup signifikan. Selain mengalami penurunan rasio terhadap PDB dibandingkan Desember 2022 (39,7 persen) dan Desember 2021 (40,7 persen), indikator utang berdasarkan risiko nilai tukar (currency risk)—yakni proporsi nilai tukar utang Indonesia dalam valuta asing (valas)— juga kian menurun.
"Per November 2023, utang pemerintah yang dalam bentuk foreign currency itu hanya 27,5 persen. Dalam hal ini, dari sisi currency risk juga lebih baik," katanya.
Kemudian, dari aspek indikator risiko refinancing, rata-rata tenor dari utang pemerintah (average time to maturity) juga dinilai cukup panjang, yakni sekitar 8,1 tahun.
“Demikian juga dari sisi risiko pasar yang lain. Risiko suku bunga, mayoritas utang pemerintah sekitar 82 persen juga fixed rate sehingga tidak terlalu sensitif terhadap gerakan suku bunga yang ada di pasar,” ujarnya.
Keseimbangan primer surplus pertama kali sejak 2012
Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan atau penarikan utang sepanjang 2023 turun 41,5 persen dibandingkan dengan realisasi 2022 yang mencapai Rp696 triliun, yakni Rp407 triliun.
Selain itu, realisasi pembiayaan utang hanya 58,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang direncanakan mencapai Rp696,3 triliun.
Jika dibandingkan dengan target yang dipatok dalam revisi APBN via Peraturan Presiden No.75/2023 sebesar Rp421,2 triliun, realisasi pembiayaan utang mencapai 96,6 persen—masih di bawah target.
Pembiayaan utang 2023 terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp308,7 triliun serta pinjaman Rp98,2 triliun. Realisasi SBN tercatat turun 53,1 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp658,8 triliun, sementara realisasi pinjaman naik 164 persen dari Rp37,2 triliun pada tahun lalu.
“Secara keseluruhan SBN netto turun, tapi pinjaman agak naik, dan total pembiayaan kita turunnya 41,5 persen,” ujar Sri Mulyani.
Dia menyatakan turunnya pembiayaan utang pada 2023 sejalan dengan konsolidasi fiskal dan pulihnya ekonomi nasional. Tingkat imbal hasil (yield) SBN juga terkendali dan cost of fund dapat dijaga dengan efisien di tengah dinamika global dan volatilitas pasar keuangan.
Di sisi lain, penerimaan perpajakan dan PNBP juga cukup kuat dengan pertumbuhan masing-masing--berturut-turut--5,9 persen menjadi Rp2.155,4 triliun dan 1,7 persen menjadi Rp605,9 triliun.
Lalu, keseimbangan primer Indonesia mampu mencatat surplus Rp92,2 triliun.
Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Dengan kondisi surplus, Indonesia tidak perlu melakukan penarikan utang baru untuk membayar kewajiban utangnya.
"Waktu awal kita desain APBN, kita kira-kira defisit [keseimbangan primer] itu masih Rp156,8 triliun. Kemudian kita revisi dengan 38,5 lebih rendah. Namun, ternyata kita tutup Rp92,2 triliun surplus. Ini adalah surplus keseimbangan primer pertama kali sejak tahun 2012," katanya.
Related Topics
Related Articles
