Jakarta, FORTUNE - Menteri BUMN Erick Thohir berharap merger Bank Muamalat dan BTN Syariah dapat selesai pada Maret 2024. Ia mengatakan pemerintah berencana menjadikan dua entitas tersebut sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia.
"Kami diskusi dengan BPKH, Menteri Agama, mungkin enggak bersinergi dengan Bank Muamalat dengan BTN Syariah untuk menjadikan alternatif bank syariah yang besar," ujar Erick seperti dikutip Antara, Selasa (19/12).
Erick menyatakan hasil penggabungan Bank Muamalat dan BTN Syariah diharapkan dapat masuk 16 besar bank syariah dunia, bahkan bisa menyaingi Bank Syariah Indonesia (BSI).
BSI sendiri saat ini menempati posisi kelima dalam daftar bank syariah terbesar di dunia, lebih tinggi dari posisi sebelumnya pada urutan ketujuh. Menurut Erick pula, saat ini keuangan syariah merupakan bisnis perbankan yang menarik.
BTN lakukan tinjauan
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu, mengatakan unit usaha syariah (UUS) perseroan setelah aksi spin off akan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dengan aset terbesar kedua di Indonesia.
Nantinya, UUS akan dilepaskan dari induk BTN dan digabungkan dengan bank syariah yang akan diakuisisi, dengan target selesai pada semester II-2024. Pihaknya juga tengah meninjau beberapa bank syariah yang nantinya akan digabungkan dengan BTN Syariah.
"Beberapa nama sedang kami review untuk kami akuisisi vehicle spin off BTN Syariah. Ini nunggu waktu," kata Nixon saat ditemui di sela-sela Jakarta Run 2023
Adapun tinjauan dimaksud juga meliputi pengajuan letter of interest (LOI) kepada dua bank syariah di Tanah Air untuk diakuisisi, yang belum bisa disebutkan nama maupun nilai asetnya.
Bahkan, pihaknya mengaku sedang berupaya menjalin komunikasi dengan para pemegang saham pengendali dari dua bank syariah tersebut, termasuk dengan BPKH selaku pemegang saham pengendali Bank Muamalat.
Meski demikian, dia menyebut proses akuisisi ini baru akan selesai pada awal 2024. Nixon juga menyebut saat ini pihaknya belum mengajukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantaran belum selesainya kesepakatan proses akuisisi.
"Tahun ini mungkin enggak kekejar," ujar Nixon.