Jakarta, FORTUNE - Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyebut 80 persen dari investasi mangkrak sudah direalisasikan, terhitung sejak dia mulai menduduki kursi Kepala BKPM pada 2019.
“Dari Rp708 triliun investasi mangkrak, lebih dari 80 persennya sudah kami selesaikan, termasuk investasi di luar Pulau Jawa,” ujarnya dalam sesi How to Attract and Win Back Your Investors Fortune Indonesia Summit 2023, Rabu (15/3).
Pada 16 Desember 2022, realisasi investasi mangkrak di Indonesia baru mencapai 78,9 persen. Sementara pada akhir 2021, nilai realisasinya baru mencapai Rp550 triliun atau sekitar 77,6 persen.
Salah satu contoh investasi yang tersendat adalah Lotte Chemical bernilai Rp60 triliun sejak 2016. Problemnya satu: masalah sengketa kepemilikan tanah. Akhirnya, BKPM mendirikan satuan tugas khusus untuk mengurai masalah tersebut.
Ia mengatakan, “perkembangan [realisasi dari investasi hampir US$4 miliar itu kini sudah mencapai 38 persen.”
Selain pembentukan satgas, BKPM pun mengimplementasikan sejumlah langkah lain, seperti secara proaktif memfasilitasi dan kunjungan ke pabrik. Jika sudah terealisasi atau tereksekusi berarti investasi tersebut mulai berjalan bertahap. Bukan langsung selesai secara sekaligus.
Empat mandat Jokowi ke Bahlil
Realisasi investasi yang macet memang merupakan salah satu dari empat amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melantik Bahlil pada 2019. Di luar itu, tiga amanat lainnya, yakni merampungkan masalah tumpang tindih, investasi harus kolaborasi dengan pengusaha dan UMKM daerah, serta pemerataan investasi ke luar Pulau Jawa.
“Sejak 2020, investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar [dari Pulau Jawa],” ujarnya. “Setelah izin kami berikan kepada pengusaha lokal, mereka wajib bekerja sama dengan pengusaha dan UMKM di sana. Kalau tak diwajibkan mereka tidak akan sadar dan mau berbagi.”
Lebih lanjut, pada 2023 ini, Bahlil optimistis investasi ke Indonesia masih akan tetap tumbuh. Sebab, para investor menilai ekonomi Indonesia lebih stabil dari negara lain. Ditambah, dengan adanya regulasi dan insentif pendukung.
Contohnya, Undang-Undang Cipta Kerja. “Dengan aturan itu, perizinan dilakukan lewat online single submission, yang juga membuat ongkos pelaku usaha lebih murah dalam berinvestasi,” katanya.
