Jakarta, FORTUNE - Setelah dua IPO jumbo dari PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) dan PT Duta Intiguna Yasa Tbk (MDIY), masih ada belasan perusahaan besar yang mengantre untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sampai dengan 29 November 2024, terdapat 25 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. 17 di antaranya memiliki aset skala besar (di atas Rp250 miliar), enam perusahaan dengan aset skala menengah (antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar), serta dua perusahaan aset skala kecil (di bawah Rp50 miliar).
Dari segi sektor, mayoritas perusahaan berasal dari sektor consumer non-cyclicals (20,0 persen), perusahaan sektor energi (16,0 persen), perusahaan consumer cyclicals (12,0 persen), perusahaan sektor finansial (12,0 persen), perusahaan sektor perindustrian (12,0 persen), perusahaan sektor kesehatan (8,0 persen), perusahaan sektor bahan baku (4,0 persen), serta perusahaan sektor transportasi dan logistik (4,0 persen).
Adapun, hingga 29 November 2024, tercatat sudah ada 39 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun berjumlah Rp5,87 triliun.
Antrean pencatatan obligasi
Bersamaan dengan itu, BEI melaporkan sudah ada 124 emisi dari 65 penerbit EBUS. Dana yang terhimpun berjumlah Rp116,6 triliun.
Selanjutnya, masih ada 24 emisi dari 18 penerbit EBUS yang berada di antrean obligasi, dengan klasifikasi sektor sebagai berikut:
- Tujuh perusahaan dari sektor keuangan.
- Tiga perusahaan dari sektor energi.
- Dua perusahaan dari sektor bahan baku.
- Dua perusahaan dari sektor perindustrian.
- Satu perusahaan dari sektor infrastruktur.
- Satu perusahaan dari sektor properti dan real estate.
- Satu perusahaan dari sektor transportasi dan logistik.
- Satu perusahaan dari consumer cyclicals.
Selain itu, untuk rights issue, masih ada 15 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp34,42 triliun. Lebih lanjut, ada delapan emiten yang mengantre untuk melaksanakan rights issue, yang berasal dari sektor: perusahaan dari sektor bahan baku (37,5 persen), energi (25,0 persen), kesehatan (25,0 persen), dan infrastruktur (12,5 persen).
