Bursa Karbon Aktif 26 September, BEI Jadi Penyelenggara
Bursa Efek Indonesia sudah kantongi izin dari OJK.
Bursa Efek Indonesia/Dok. Desy Y/Fortune IndonesiaJakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan perdagangan karbon melalui bursa karbon akan dimulai pada 26 September 2023.
"Artinya semua proses yang mendukung keberhasilan dan perdagangan lewat bursa karbon, kita jaga sampai berhasil dan hasilnya kembali diinvestasikan pada upaya keberlanjutan lingkungan hidup, terutama melalui pengurangan emisi karbon secara resmi," jelas Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia, dikutip Selasa (19/9).
Lantas, siapa penyelenggara bursa karbonnya? Berdasarkan nomor keputusan izin usaha KEP-77/D.04/2023 OJK, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengantongi lisensi sebagai penyelenggara bursa karbon per 18 September 2023.
Kepala Departemen Perizinan Pazar Modal OJK, Luthfy Zain Fuady dalam keterangannya mengatakan, pemberian izin itu berlandaskan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalu Bursa Karbon dan Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
Peran Indonesia untuk kurangi emisi gas rumah kaca global
Mahendra menambahkan, Indonesia berperan besar dalam upsaya global mengurangi emisi gas rumah kaca, karena satu-satunya negara. Hal itu karena, hampir 70 persen dari pemenuhan pengurangan emisi karbon Indonesia berbasis sektor alam, berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki pengurangan emisi karbon dari sektor energi.
Dus, menurutnya, demi memperkuat ekosistem untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia, perlu adanya upaya dari berbagai pihak. Termasuk pemerintah daerah, yang punya banyak sumber emisi pengurang karbon.
“Pemilihan kota Jambi ini adalah karena provinsi ini merupakan daerah yang menjadi sumber yang terbukti mampu melakukan pengurangan emisi karbon yang langsung bisa dimaterialisasikan dengan dukungan bio carbon fund,” kata Mahendra.
Sejak 2019, Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur mendapat program Bio Carbon Fund dari Bank Dunia karena memiliki hutan luas yang berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon.
Ke depannya, guna mengejar target penurunan emisi gas rumah kaca ini, Mahendra mengatakan OJK akan segera melakukan program peningkatan kapasitas semua pihak terkait program ini di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan berbagai pihak.
“Kami siap fasilitasi, dengan peserta dari Sabang sampai Merauke, tentukan siapa yang tepat untuk kita ajak bersama membangun kapasitas bersama. Itu menjadi penentu, kemampuan kita. Ada metodologi yang kita tidak paham, itu bagian yang perlu dipelajari dan dikembangkan,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur Provinsi Jambi Al Harits mengatakan akan terus menjaga dan mengembangkan lahan-lahan hutan yang ada untuk terus memperluas pengurangan emisi karbon dari Jambi.
“Jambi ini memiliki alam yang mengandung karbon di dalamnya, dan mahal harganya. Jambi juga provinsi pertama pilot proyek bio carbon fund, jadi ada potensi bisnis yang luar biasa,” ujanya.
Menurutnya, Pemprov Jambi sudah menyiapkan berbagai regulasi untuk menjaga dan mengembangkan sektor alam seperti penyusunan masterplan ekonomi hijau 2021-2045 dan perda tentang rencana pertumbuhan ekonomi hijau.
Related Topics
Related Articles
