Adhi Karya Rights Issue dengan Lepas 7,12 Miliar Saham, Untuk Apa?

Jakarta, FORTUNE - Emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) berencana meningkatkan modal melalui rights issue atau HMETD (hak memesan efek terlebih dahulu) pada 7 April 2022. Aksi korporasi tersebut untuk memperkuat struktur modal guna membiayai ekspansi perseroan. 

Perusahaan tengah mencari dana untuk membiayai investasidi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pengelolaan air dan limbah, serta presrvasi jalan.

Rights issue ADHI akan dilakukan lewat Penawaran Umum Terbatas (PUT) II. Dalam keterbukaan informasi, perseroan mengumumkan akan menerbitkan maksimal 7.121.658.184 saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 per lembar.

“PUT II diharapkan memengaruhi kemampuan perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka melanjutkan proses konstruksi pada proyek berjalan, dan meningkatkan kinerja serta peruntukan lain guna mendukung pertumbuhan bisnis,” jelas Corporate Secretary ADHI, Farid Budiyanto.

Pemegang saham ADHI yang tak menggunakan haknya untuk memesan efek lebih dahulu akan terdilusi maksimal 51 persen atas persentase kepemilikan saham perseroan. Sayangnya, ADHI belum memperinci harga pelaksanaan HMETD sehingga belum diketahui total dana yang dibidik oleh perseroan.

Dalam keterbukaan informasi, manajemen mengungkapkan perusahaan ingin terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional, tetapi terkendala keterbatasan ekuitas. Ditambah lagi, pada 2020, kinerja keuangan perseroan dihantam gelombang pandemi.

Oleh karena itu, emiten pelat merah itu menggelar rights issue. Ada pun, aksi korporasi itu, salah satunya bertujuan menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik sehingga tak melanggar batasan-batasan yang ditentukan kreditur. Selain itu, tambahan modal ini diharapkan bisa menambah kemampuan leverage perseroan.

Dengan menjalankan rencana proyek investasi, perusahaan berharapa bisa mendorong kontribusi perusahaan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas usaha serta pengembangan lewat proyek investasi infrastruktur.
2. Mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan merampungkan proyek penugasan infrastuktur yang bisa mempertahankan penyerapan tenaga kerja dan konsumsi barang produksi.
3. Mendukung dan mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar bisa menjadi katalisator pertumbuhan perekonomian dan menghasilkan efek berganda.