5 Kementerian dengan Pemangkasan Anggaran Terbesar di 2025
Jakarta, FORTUNE - Kementerian dengan pemangkasan anggaran terbesar di 2025 menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi untuk efisiensi anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa langkah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) tetap berjalan sesuai rencana awal dengan total Rp306,69 triliun. Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Penghematan Belanja dalam Implementasi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Besaran efisiensi tetap sama, tidak ada perubahan setelah proses rekonstruksi," ujar Sri Mulyani setelah mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, dikutip Senin (17/2).
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini hanya berlaku untuk belanja barang dan belanja modal, sementara belanja pegawai serta dana bantuan sosial (bansos) tetap dipertahankan.
"Dalam Inpres ini, belanja gaji tidak mengalami pemangkasan, namun belanja barang dan belanja modal dikaji secara mendalam untuk dilakukan efisiensi. Hal ini mencakup perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), seminar, penelitian, serta acara seremonial," katanya.
Sejumlah kementerian dan lembaga yang telah melaporkan hasil penghematan serta mendapatkan persetujuan dari Komisi I-XIII DPR mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan efektivitas APBN 2025.
"Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan bahwa ia ingin belanja negara lebih terarah, efisien, transparan, dan difokuskan pada kebutuhan masyarakat," katanya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, dikutip Senin (17/2).
5 Kementerian dengan pemangkasan anggaran terbesar 2025
Presiden Prabowo menyebut bahwa efisiensi anggaran akan berlangsung dalam tiga tahap, dengan total penghematan mencapai Rp750 triliun. Pada tahap pertama, pemangkasan anggaran telah mencapai Rp306,69 triliun sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Tahap kedua ditargetkan dapat menghemat hingga Rp308 triliun, meskipun Presiden Prabowo belum mengungkapkan waktu pelaksanaannya.
Pada tahap ketiga, efisiensi akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan target dividen mencapai Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan masuk ke kas negara, sementara Rp100 triliun dikembalikan kepada BUMN untuk pengembangan lebih lanjut.
Berikut ini daftar kementerian yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar:
1. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memangkas anggaran sebesar Rp81,38 triliun atau 73,34 persen dari total pagu tahun ini sebesar Rp110,95 triliun.
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusul memangkas anggaran hingga sebesar Rp3,66 triliun atau 69,4 persen dari pagu sebesar Rp5,27 triliun di APBN 2025.
3. Kementerian Perhubungan terkena pemangkasan Rp17,87 triliun dari total pagu Rp31,45 triliun atau dengan besaran pemangkasan mencapai 56,82 persen.
4. Kementerian UMKM terkena pemangkasan Rp242,9 miliar dari pagu Rp463,85 miliar, dengan demikian terjadi pemotongan 52,37 persen.
5. BMKG terkena pemangkasan anggaran senilai Rp1,42 triliun dari total pagunya sebesar Rp2,82 triliun dengan demikian anggarannya dipangkas 50,35 persen.
