Jakarta, FORTUNE – Sejumlah daerah di Jawa-Bali kembali masuk daftar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Ketentuan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Beberapa daerah yang masuk ke dalam daftar PPKM level 4 tersebut adalah Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Magelang, serta Kota Madiun.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Z.A, mengatakan status PPKM Jawa-Bali ini akan belaku mulai 22-28 Februari 2022.
“Berdasarkan hasil evaluasi atas indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (22/2).
Dalam menentukan status level 4 PPKM ini, Pemerintah memiliki sejumlah indikator yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/4805/2021 tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Status PPKM level 4 dapat diterapkan pada daerah yang punya kasus positif Covid-19 lebih dari 150 per 100.000 penduduk per minggu. Kemudian, daerah yang memiliki keterisian rawat inap rumah sakit, lebih dari 30 per 100 ribu penduduk, dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk.
Sementara, level transmisi ditentukan berdasarkan kriteria dengan level transmisi tertinggi.
Pengaturan kegiatan esensial dan non-esensial
Namun demikian, terdapat beberapa penyesuaian dalam penerapan aturan PPKM level 4 kali ini. Misalnya, di sektor pendidikan, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tetap bisa dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang telah disepakati 4 Menteri.
Kemudian, kegiatan di sektor non-esensial diberlakukan masih boleh berlaku 25 persen kerja di kantor bagi pegawai yang sudah divaksin dan tetap menerapkan aplikasi PeduliLindungi.
Sementara untuk sektor esensial, seperti keuangan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, atau perhotelan non-penanganan karantina, umumnya dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen atau 25 persen. Khusus untuk sektor industri ekspor, pengaturan shift kerja maksimal 75 persen di fasilitas pabrik dan 25 persen dalam pelayanan administrasi.
Kemudian, untuk sektor kritikal, seperti kesehatan, keamanan, penanganan bencana, hingga obyek vital dan proyek strategis nasional, umumnya dapat beroperasi dengan kapasitas 100 persen.
Aturan bagi restoran dan pusat belanja
Untuk restoran, kafe, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi hingga pukul 21.00 dengan pengunjung maksimal 50 persen. Khusus bagi pusat belanja, yang diperbolehkan masuk hanya pengguna aplikasi PeduliLindungi yang berstatus hijau.
Sementara, untuk restoran atau kafe yang memiliki jam operasional 18.00-00.00 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 25 persen. Tempat bermain anak dan tempat hiburan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 35 persen, kecuali bioskop yang menerapkan kapasitas maksimal 25 persen, termasuk pusat kebugaran.
Mayoritas daerah di Jawa-Bali level PPKM meningkat
Safrizal mengatakan, berdasarkan Inmendagri 12 Tahun 2022 yang baru saja dirilis tak satupun daerah berstatus PPKM level 1 di Jawa-Bali. Padahal, pada Inmendagri sebelumnya, masih terdapat 4 daerah yang berada di level 1 PPKM.
Daerah berstatus PPKM level 2 juga berkurang cukup banyak hingga menyisakan 25 daerah saja. Kenaikan cukup besar ada di daerah berstatus PPKM level 3, dari 66 daerah menjadi 99 daerah.
“Begitu pula dengan daerah di level 4, yang saat ini terdapat 4 daerah, yang sebelumnya pada Inmendagri 10 tahun 2022 tidak ada,” kata Safrizal.
Ia berharap, peningkatan level PPKM di sejumlah daerah segera ditindaklanjuti dengan semakin menggencarkan langkah 3T (testing, tracing, treatment) yang intensif. “Sekaligus mengarahkan orang yang bergejala ringan atau sedang untuk melakukan isolasi mandiri atau terpusat,” ujarnya.
