Jakarta, FORTUNE – Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mencatat komitmen operasi untuk Indonesia pada 2023, mencapai US$2,4 miliar atau sekitar Rp37,23 triliun (kurs Rp15.512,25 per dolar AS).
Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, mengatakan bahwa jumlah ini meliputi US$2,3 miliar untuk operasi pemerintah dan US$37,1 juta untuk non-pemerintah. “Pendanaan iklim tetap menjadi prioritas utama operasi ADB untuk Indonesia dengan 50 persen dari total komitmen operasi pada 2023 yang mendukung aksi iklim,” katanya dalam media briefing, Kamis (14/12).
Menurut Jiro, 50 persen pembiayaan yang diprioritaskan untuk iklim terdiri dari 29 persen–sekitar US$687 juta atau Rp10,66 triliun– dialokasikan untuk adapatasi iklim, sedangkan 21 persen (US$480 juta atau Rp7,45 triliun) untuk mitigasi iklim.
Alokasi lainnya
Lebih lanjut, Jiro mengatakan, 42 persen operasi ADB dilakukan untuk mendukung manajemen sektor publik mulai dari daya saing, moderninsasi industri, hingga akselerasi perdagangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sedangkan14 persen lainnya dialokasikan untuk sejumlah proyek di sektor pertanian, sumber daya alam, dan pembangunan pedesaan, yang meliputi pengembangan hortikultura di kawasan lahan kering, proyek persiapan pelabuhan perikanan terpadu dan pasar ikan internasional tahap II, serta proyek penanggulangan banjir di Jawa bagian utara. Adapun, 2 persen sisanya merupakan bagian dari sektor infrastruktur dan pelayanan air dan perkotaan lainnya (nonpemerintah).
Rencana 2024
Menjelang 2024, ADB masih terus terlibat dalam sejumlah diskusi mengenai dukungan investasi dan reformasi kebijakan pemerintah Indonesia. Salah satunya, sektor transportasi yang terdiri atas proyek jalan raya di Jawa Selatan dan perluasan Sistem Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.
Selain itu, kata Jiro, pembahasan juga difokuskan pada masalah transisi atau lingkungan energi seperti program transisi energi berkelanjutan atau bersih dan program ‘biru’ terkait sektor perairan. “Kami juga berdiskusi mengenai kelanjutan dukungan terhadap program reformasi kebijakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan keuangan inklusif,” katanya.
