Jakarta, FORTUNE – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, buka suara perihal pencabutan Visa on Arrival (VoA), seiring banyaknya keluhan dan laporan warga terkait ulah wisatawan mancanegara (wisman)–khususnya asal Rusia dan Ukraina–di Bali.
Menurut Sandiaga, pencabutan VoA harus melalui kajian yang matang dan menyeluruh. “Karena dari kunjungan bulan Januari (2023) saja, dari Rusia dan Ukraina, mungkin yang berulah dan menimbulkan masalah ini, jumlahnya belum signifikan. Tapi, ini akan kami bicarakan secara detail dengan pemangku kepentingan yang lainnya,” ujar Sandiaga dalam weekly brief, Senin (13/3).
Ia mengatakan, telah menerima banyak laporan mengenai ulah para wisman yang melanggar sejumlah peraturan–misalnya terkait pengendara motor. Namun, hal ini seharusnya bisa diatasi dalam koridor hukum yang berlaku, melalui tata kelola dan koordinasi antarpihak yang berwenang, seperti Kepolisian dan Dinas Pariwisata.
“Kalau pariwisata berkualitas kita arahkan pada kegiatan-kegiatan mereka (wisman) yang membuat bisa tinggal lebih lama dan spend money ke ekonomi lokal, termasuk juga mereka harus ada dalam koridor hukum,” kata Sandiaga.
Sebagai informasi, Data Kantor Imigrasi Ngurah Rai mencatat bahwa Januari-Maret 2023, kedatangan warga negara Rusia ke Bali sudah mencapai 43.622 orang, sementara pada 2022, jumlah kedatangan wisman Rusia mencapai 59.854. Bahkan, Rusia kerap masuk 5 besar kontributor wisman terbanyak yang berkunjung ke Indonesia.
Dampak ke pariwisata
Dalam postingan di akun Instagramnya, Sandiaga menyebutkan bahwa ulah para wisman masih bisa dikategorikan dilakukan oleh oknum. Ia mengimbau, hal ini jangan sampai menjadi narasi buruk bagi pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Bali maupun Indonesia.
“Jangan sampai rusak susu sebelanga karena nila setitik. Oleh karena itu, kami akan fokus bagaimana penyalahgunaan visa turis–seperti untuk bekerja secara illegal dan mengambil pekerjaan warga lokal–dapat kita tindak tegas. Jangan sampai mematikan minat wisatawan, karena begitu narasi kita negatif, menyampaikan hal-hal yang tidak positif, akhirnya wisatawan bisa mengarahkan kunjungannya ke tempat lain,” katanya.
Penyalahgunaan visa wisata untuk mencari pekerjaan di Indonesia, adalah salah satu dari sekian banyak masalah yang dilakukan oleh para turis asing. Selain itu, pra turis asing ini njuga banyak yang berulah dengan melanggar lalu lintas, mengganti plat nomor kendaraan dengan nama-nama yang mereka inginkan, bahkan beramai-ramai meneken petisi dan meprotes bunyi kokok ayam warga lokal yang terdengar hingga ke penginapan mereka.
Usulan pencabutan
Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti usulan pencabutan VoA pada wisman asal Rusia dan Ukraina, seperti yang diajukan Gubernur Bali, I Wayan Koster.
“Kami sedang telaah,” ujarnya, Senin (13/3).
Sebelumnya, Koster menegaskan bahwa pengajuan pencabutan VoA bukan sekedar karena viralnya pelanggaran yang dilakukan para wisman tersebut, namun terlebih bisa saja terkait masalah lainnya, seperti kondisi politik dan keamanan yang kurang baik di negara asal para wisman.
“Jangan-jangan ini ada rentetan yang panjang dan melibatkan banyak pihak, sehingga jika sekarang dideportasi informasi itu akan putus,” katanya dalam konferensi pers, Minggu (12/3).